Tiga Bulan Pascabanjir, 55 KK Masih Terlantar di Tenda: “Jangan Jadikan Kami Seperti Sapi Bantuan Presiden”

BIREUEN- Sudah lebih dari tiga bulan banjir menerjang Gampong Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Namun hingga hari ini, puluhan kepala keluarga masih hidup dalam tenda-tenda darurat yang pengap, sempit, dan jauh dari kata manusiawi.

Janji demi janji datang silih berganti. Realisasi tak kunjung terlihat.

Di balik terpal lusuh yang mulai robek, jeritan warga semakin keras. Aisyah, seorang ibu rumah tangga, tak mampu menahan tangis saat menceritakan kondisi keluarganya, Selasa (3/3/2026).

"Orang-orang yang berpangkat dan punya jabatan di Bireuen, jangan jadikan kami seperti Sapi Bantuan Presiden Prabowo. Kami ini manusia. Di dalam tenda kami berhimpitan, panas, anak-anak sakit. Setiap ada pejabat datang hanya janji. Sudah tiga bulan Pascabanjir kami begini," ucapnya dengan suara bergetar.

Di tenda pengungsian, siang terasa membakar, malam menggigilkan. Anak-anak tumbuh tanpa ruang belajar yang layak. Para ibu memasak dengan peralatan seadanya. Para kepala keluarga menahan marah dan malu karena tak mampu memberi tempat tinggal yang pantas bagi keluarganya.

DTH Tak Kunjung Cair, Huntara Tak Jelas

Keluhan serupa disampaikan M. Nasir Ahmad, warga Dusun Blang Padang, Desa Salah Sirong Jaya. Rumahnya hilang disapu arus. Namun hingga kini, Dana Tunggu Hunian (DTH) yang dijanjikan belum juga diterima.

"Tiga bulan saya, istri dan anak tinggal di tenda. DTH belum kami terima. Saya tidak pernah menolak Huntara. Kenapa kami seperti dipersulit? Apa karena kami tinggal di pedalaman Bireuen?" tegasnya.

Nasir mempertanyakan alur birokrasi yang dinilai berbelit. Menurutnya, jika program hunian sementara (Huntara) memang bagian dari skema pemerintah pusat untuk korban bencana, seharusnya warga tidak dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

"Kalau pemerintah pusat tidak mempersulit, kenapa di bawah kami seperti diabaikan? Kami korban bencana, bukan pengemis. Jangan zalimi kami," katanya.

Ia juga meminta media memberitakan kondisi kami yang sebenarnya tanpa kompromi.

"Kami tidak butuh pencitraan. Kami butuh tempat tinggal."

55 KK Bertahan di Tiga Titik Tenda

Muklisin, Kaur Gampong setempat, membenarkan bahwa sedikitnya 55 kepala keluarga masih bertahan di tiga titik tenda pengungsian: di depan Masjid Salah Sirong, Dusun Bungong Jeumpa, dan perbatasan desa.

"Warga sudah terlalu lama tidur di tenda. Kami sangat berharap Huntara segera dibangun. Jangan biarkan penderitaan ini berlarut-larut," ujarnya.

Secara keseluruhan, ratusan warga masih terdampak banjir dan belum memperoleh hunian layak. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang kecepatan respons dan koordinasi antarlevel pemerintahan.

DPR RI Soroti Mekanisme Usulan

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M. Daud, dalam agenda silaturahmi dan buka puasa bersama di desa tersebut menegaskan bahwa secara mekanisme, pemerintah gampong dan kecamatan harus mengajukan usulan ke kabupaten untuk diteruskan dengan rekomendasi resmi pembangunan Huntara.

"Sebagai mitra kerja kementerian infrastruktur dan kebencanaan, saya sudah menganjurkan agar segera diusulkan. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan pembangunan Huntara sembari menunggu Huntap yang prosesnya lebih panjang," tegasnya.

Namun di lapangan, warga merasa mekanisme itu seperti labirin tanpa ujung. Surat menyurat berjalan, tapi tenda tetap berdiri. Proposal diketik, tapi anak-anak tetap tidur berdesakan.

Negara Hadir atau Sekadar Janji?

Tiga bulan bukan waktu yang singkat bagi korban bencana. Tiga bulan berarti 90 hari hidup dalam ketidakpastian. 90 hari anak-anak tanpa ruang aman. 90 hari para ibu memasak di bawah terpal.

Pertanyaannya kini bukan lagi soal prosedur, tetapi soal keberpihakan.

Apakah warga Salah Sirong harus terus menunggu sampai musim hujan berikutnya tiba?

Apakah kemiskinan dan lokasi pedalaman menjadi alasan sunyi untuk memperlambat bantuan?

Tenda-tenda itu masih berdiri.

Air mata itu masih mengalir.

Dan harapan itu, perlahan, mulai menipis.(Red)