HRD Sentil Keras Respons Bupati Bireuen: Kritik Bukan Alasan Kehilangan Semangat Tangani Banjir

BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, yang mengaku kehilangan semangat membantu korban banjir akibat sorotan media.

Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan Mukhlis dalam acara buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen pada 18 Maret 2026.

HRD menegaskan, dalam situasi bencana, kritik publik tidak boleh diposisikan sebagai tekanan yang melemahkan, melainkan sebagai alarm keras untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

"Ini bukan soal politik, apalagi menjatuhkan. Kritik adalah cerminan kondisi nyata di lapangan. Justru di tengah krisis seperti ini, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, responsif, dan tahan uji," tegas H. Ruslan Daud kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).

Kepemimpinan Diuji di Tengah Krisis

Menurut HRD, penanganan banjir di Kabupaten Bireuen hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Ia menilai, lemahnya respons dan komunikasi pemerintah daerah berpotensi memperparah kondisi masyarakat terdampak.

Ia secara tegas mengingatkan agar kepala daerah tidak hanya mengandalkan laporan internal, tetapi turun langsung ke lapangan, berdialog dengan korban, dan bermusyawarah di tingkat desa.

"Kalau hanya mengandalkan laporan tim tertentu, itu tidak cukup. Pemimpin harus hadir, melihat langsung, mendengar sendiri keluhan masyarakat. Di situlah solusi lahir," ujarnya.

Komunikasi Lemah, Masalah Menumpuk

HRD juga menyoroti buruknya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan H. Mukhlis. Minimnya sosialisasi disebut membuat masyarakat kebingungan terkait mekanisme bantuan.

Sejumlah persoalan krusial pun belum tertangani optimal, di antaranya:

Polemik Dana Tunggu Hunian (DTH)

Pendataan korban yang dinilai belum akurat

Belum jelasnya langkah konkret pembangunan hunian sementara (huntara) menuju hunian tetap (huntap)

"Kondisi ini menunjukkan ada problem serius dalam manajemen penanganan bencana di daerah," katanya.

Bola Ada di Tangan Daerah

HRD menegaskan, dalam sistem penanggulangan bencana, status bencana daerah menempatkan tanggung jawab utama pada pemerintah kabupaten/kota. Namun, dukungan pemerintah pusat tetap terbuka lebar—dengan syarat daerah bergerak cepat dan tepat.

"Pemerintah pusat pasti all out membantu. Tapi mekanismenya jelas: usulan harus cepat, administrasi lengkap, dan data harus akurat. Kalau ini tidak dipenuhi, bantuan akan tersendat," tegasnya.

Ia menambahkan, keterlambatan penanganan sering kali bukan karena absennya pusat, melainkan lemahnya kesiapan dan koordinasi di tingkat daerah.

"Jangan salahkan pusat jika daerah sendiri tidak sigap. Kuncinya ada di pemerintah daerah," lanjutnya.

Kritik Adalah Kontrol, Bukan Ancaman

Lebih jauh, HRD mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan yang terbuka, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat dan tidak bisa dihindari.

"Memimpin daerah itu bukan seperti memimpin perusahaan yang bisa membuat aturan sesuka hati. Ada tanggung jawab publik, ada transparansi, dan ada akuntabilitas," ujarnya.

Ia pun mengibaratkan kepemimpinan di tengah krisis sebagai berjalan di tepi jurang—penuh risiko dan sorotan.

"Kalau takut jatuh, jangan berdiri di tebing. Menjadi pemimpin itu harus siap dikritik dan diuji. Itu bagian dari amanah," pungkasnya.

Desakan Turun ke Lapangan

Di akhir pernyataannya, HRD menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan alasan, melainkan aksi nyata.

Ia mendesak H. Mukhlis untuk segera turun langsung ke lapangan, memastikan data korban akurat, mempercepat proses administrasi, serta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat.

"Kalau tidak ada langkah cepat dan tepat, persoalan ini akan terus berlarut. Dan yang paling dirugikan tetap masyarakat korban banjir," tutupnya.(Red)