Wagub Aceh Bahas Dukungan BUMN untuk Percepatan Pembangunan Huntap Pascabencana

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE melakukan silaturrahmi & diskusi terkait Progress pembangunan Huntara & Huntap di Aceh dengan BP BUMN Dony Oskaria & Tedi Bharata di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan silaturahmi sekaligus diskusi strategis dengan pimpinan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) terkait progres pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 24 Februari 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam, mulai pukul 10.00 hingga 11.30 WIB itu, Fadhlullah diterima langsung oleh Dony Oskaria bersama Tedi Bharata.

Pertemuan tersebut membahas arah dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah.

Dalam paparannya, Fadhlullah menjelaskan bahwa pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan hunian sementara (huntara) dari BP BUMN sekitar 12 ribu unit untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah berjalan cukup masif di berbagai daerah terdampak.

Sejauh ini, kontribusi BP BUMN dalam pembangunan huntara tercatat telah terealisasi sekitar seribu lebih unit yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak.

Melihat perkembangan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan agar sebagian dukungan pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan hunian tetap (huntap) yang bersifat lebih permanen bagi masyarakat.

Menurut Fadhlullah, pembangunan hunian permanen menjadi kebutuhan penting agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dengan tempat tinggal yang layak.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh telah menyiapkan sejumlah lokasi yang dapat digunakan untuk pembangunan hunian tetap, sehingga program tersebut dapat segera dijalankan apabila dukungan pembiayaan dialihkan.

“Kami telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntap sehingga program dapat segera dipercepat apabila dukungan dialihkan dari pembangunan huntara,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan tersebut.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari pihak BP BUMN. Dony Oskaria menyatakan secara prinsip pihaknya menyetujui rencana pengalihan dukungan tersebut.

Ia menyebutkan BP BUMN akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan guna mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak sekaligus memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan permanen.

Bagi Pemerintah Aceh, pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam penanganan pascabencana.

Melalui sinergi tersebut, upaya pemulihan diharapkan tidak hanya berhenti pada penyediaan hunian sementara, tetapi juga berorientasi pada pembangunan hunian permanen yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.