Tak Sesuai Data, Para Keuchik Gandapura Tolak Bantuan Banjir di Gudang BPBD Bireuen
0 menit baca
BIREUEN- Skandal distribusi bantuan korban banjir kembali mencuat. Sedikitnya 15 Keuchik di Kecamatan Gandapura secara tegas menolak bantuan yang disiapkan BPBD Bireuen karena dinilai tidak masuk akal, tidak manusiawi, dan tidak sesuai data korban yang telah diajukan secara resmi melalui Camat.
Sejak pagi hingga sore, Kamis (15/1/2026), para keuchik telah bersiaga di Gudang BPBD Bireuen dengan truk dan mobil pick up untuk mengangkut logistik bagi warganya yang terdampak banjir. Namun, harapan itu runtuh setelah mereka mengetahui bahwa jatah bantuan yang disediakan hanya setara muatan satu becak.
"Kami datang dengan truk karena data korban di desa kami ratusan KK. Tapi yang kami dapatkan malah bantuan yang cuma cukup satu becak. Ini penghinaan terhadap rakyat kami," tegas Asnawi, Keuchik Cot Tufa, kepada wartawan.
Asnawi menyebutkan, di desanya saja terdapat 400 Kepala Keluarga korban banjir. Namun jatah yang disiapkan BPBD jika dibagi, hanya menghasilkan ½ kilogram beras dan satu bungkus mie instan per KK.
"Ini bukan bantuan, ini ejekan. Data sudah kami serahkan melalui camat, lalu ke BPBD. Tapi kenyataannya sama sekali tidak sesuai," ujarnya dengan nada geram.
Nada serupa disampaikan Mudasir (Keuchik Odon) dari Desa Samuti Rayeuk. Ia menyebut perlakuan ini telah mempermalukan para keuchik di hadapan warganya sendiri.
"Kami datang jauh-jauh dari Gandapura ke Bireuen demi warga. Tapi yang kami terima malah bantuan memalukan seperti ini. Mau kami jawab apa ke masyarakat? Ini seperti kami sedang dipermainkan," katanya dengan suara bergetar.
Penolakan terbuka juga disampaikan M. Mahdi Saleh, Keuchik Samuti Makmur. Ia menyatakan lebih baik pulang tanpa bantuan daripada membawa pulang jatah yang dianggap tidak bermartabat.
"Atas nama pribadi dan warga saya, bantuan ini saya tolak. Kalau ada keuchik lain mau ambil, silakan. Saya lebih memilih menunggu di kecamatan daripada mempermalukan diri di depan rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Camat Gandapura Azmi, S.Ag mengakui bahwa seluruh data yang diajukan para keuchik telah ia teruskan ke BPBD. Ia menyebut dari 40 gampong di Gandapura, 25 di antaranya terdampak banjir.
"Data yang masuk dari para keuchik sudah saya sampaikan ke BPBD. Kalau mereka menolak di sini, bantuan yang tersedia akan saya bawa dulu ke kecamatan," ujarnya singkat.
Kasus ini kembali memperlihatkan kacaunya tata kelola logistik bencana di Bireuen. Di tengah penderitaan ribuan korban banjir, bantuan justru terkesan asal-asalan, tidak berbasis data, dan berpotensi mempermalukan aparatur gampong di hadapan rakyatnya sendiri.
Situasi ini memicu pertanyaan serius:
Ke mana sebenarnya perginya bantuan bencana yang tercatat di atas kertas?
Hingga Berita ini dilayangkan Media ini Belum mendapatka Konfirmasi lebih lanjut dengan Kepala Pelaksanaan Tugas BPBD Bireuen, Terkait data Korban Banjir dan longsor yang telah diajukan ke BPBD oleh Camat Gandapura,(MS)
