SAPA Soroti Kinerja BRA: Dari Dugaan Korupsi hingga Rencana Mobil Dinas Rp 20 Miliar
0 menit baca
BANDA ACEH- Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai terus memicu kegaduhan publik dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Setelah sebelumnya terseret berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi, BRA kini kembali menuai sorotan tajam menyusul mencuatnya rencana pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis yang ditaksir mencapai sekitar Rp 20 miliar.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menegaskan kebijakan tersebut mencerminkan krisis empati pejabat di tengah situasi darurat kemanusiaan yang sedang dihadapi Aceh akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
"Di saat rakyat kehilangan rumah, harta benda, bahkan mata pencaharian akibat bencana, BRA justru sibuk merencana kan pengadaan mobil mewah. Ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, tapi telah mencederai rasa keadilan dan nilai kemanusiaan," tegas Fauzan, Jumat (30/1/2026).
Fauzan menyoroti kondisi nyata di lapangan, di mana banyak korban banjir terpaksa meminta-minta di pinggir jalan demi menyambung hidup. Menurutnya, fakta tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk mengalihkan fokus anggaran pada penyelamatan dan pemulihan kehidupan rakyat, bukan memperbesar belanja fasilitas pejabat.
Lebih lanjut, SAPA menilai keberadaan BRA selama ini justru lebih banyak menguras anggaran daerah tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Anggaran yang dihabiskan untuk kepentingan birokrasi dinilai jauh lebih bermanfaat jika dialihkan ke program pemulihan ekonomi, bantuan korban bencana, dan pemberdayaan masyarakat miskin.
"Secara fungsi, BRA tidak memiliki perbedaan signifikan dengan Dinas Sosial. Yang dibutuhkan adalah penguatan lembaga yang sudah ada, bukan mempertahankan institusi yang rawan pemborosan dan berpotensi menjadi ladang kepentingan kelompok tertentu," ujar Fauzan.
Atas kondisi tersebut, SAPA secara tegas mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BRA, termasuk membuka opsi pembubaran lembaga tersebut.
"Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan pemborosan anggaran. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh dananya untuk memperkuat Dinas Sosial serta instansi terkait agar mampu membantu eks kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan," pungkas Fauzan.(Red)
