Merasa Dipermainkan, Ketua APDESI Gandapura Ancam Bawa Massa Korban Banjir Geruduk Kantor BPBD Bireuen
0 menit baca
BIREUEN- Kesabaran para Keuchik di Kecamatan Gandapura akhirnya habis. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Gandapura yang juga Keuchik Gampong Tanjong Raya, Mauliadi, menyatakan akan membawa masyarakat korban banjir untuk menggeruduk Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.
Ancaman keras itu dilontarkan setelah puluhan Keuchik di Gandapura merasa dipermainkan, dilecehkan, dan dipermalukan secara terbuka oleh oknum staf BPBD Bireuen saat pengambilan bantuan logistik bagi korban banjir, Jumat (16/1/2026).
Mauliadi menilai tindakan BPBD bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kezaliman nyata terhadap pemerintah gampong dan masyarakat korban bencana, sedikitnya 25 gampong yang terdampak banjir di Gandapura.
"Ini bukan kesalahan teknis. Ini pelecehan terhadap Keuchik dan penderitaan rakyat. Kami dipanggil resmi, datang sesuai perintah, tapi bantuan justru dipermainkan," tegas Mauliadi dengan nada geram.
Kemarahan APDESI Gandapura memuncak setelah para Keuchik, yang datang ke BPBD atas instruksi resmi Camat Gandapura, mendapati bantuan tidak sesuai dengan data dan usulan yang telah diajukan. Ironisnya, saat Keuchik bersama Camat Gandapura mendatangi kantor dan gudang BPBD, tidak ada penjelasan yang jelas, bahkan terkesan sengaja diulur-ulur dan dimainkan.
"Rakyat kami menunggu bantuan di gampong. Anak-anak, lansia, ibu-ibu butuh makan dan perlengkapan dasar. Tapi di BPBD justru diperlakukan seolah-olah kami pengemis," kata Mauliadi.
Ia menegaskan, bantuan bencana bukan milik BPBD atau oknum tertentu, melainkan hak mutlak masyarakat korban banjir. Penahanan dan ketidakjelasan penyaluran bantuan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat, sementara kondisi di lapangan semakin memprihatinkan.
"Kalau begini caranya, wajar publik curiga. Ada apa di BPBD Bireuen? Jangan-jangan ada permainan di atas penderitaan rakyat," sindirnya tajam.
Atas kejadian tersebut, APDESI Gandapura mendesak Kepala BPBD Kabupaten Bireuen turun langsung dan membuka data masuk dan keluar ke publik alasan mengapa bantuan banjir bisa dipermainkan dan tidak disalurkan sesuai data resmi dari kecamatan.
APDESI menegaskan, aksi turun ke jalan bukan ancaman kosong. Jika persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan dan tanggung jawab, APDESI Gandapura siap mengerahkan masyarakat korban banjir untuk menuntut hak mereka secara langsung.
"Bencana tidak boleh dipersulit dengan birokrasi. Saat rakyat menderita, negara wajib hadir. Kalau BPBD tidak mampu bekerja cepat dan jujur, jangan salahkan rakyat jika turun menuntut haknya," tegas Mauliadi.
Ia juga mengingatkan agar Camat Gandapura tidak dijadikan kambing hitam, karena seluruh prosedur dan pengajuan bantuan telah dilakukan secara profesional dan sesuai data yang dikirim para Keuchik.
"Jangan lempar tanggung jawab. Data sudah lengkap, usulan sudah masuk. Sekarang tinggal niat dan keberpihakan kepada rakyat," pungkasnya.(Red)
