SAPA Desak Pemerintah Aceh Ajukan Status Bencana Nasional: “Jangan Egois, Rakyat Sudah Kelaparan!”

ACEH- Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak seluruh kepala daerah di Aceh-mulai dari bupati, wali kota hingga Pj Gubernur Aceh-untuk segera meminta intervensi pemerintah pusat dalam upaya pemulihan pasca banjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Desakan ini disampaikan pada Jumat, 5 Desember 2025, menyusul situasi kritis yang masih berlangsung di lapangan.

Meski air di beberapa wilayah mulai surut, kondisi masyarakat masih sangat memprihatinkan. SAPA menilai penanganan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota berjalan lamban, tidak terkoordinasi dengan baik, dan jauh dari standar penanganan bencana besar.

"Saat rakyat kelaparan, sakit, dan kehilangan rumah, pemerintah daerah tidak boleh bersikap seolah-olah mampu mengatasi semuanya sendiri. Ini darurat kemanusiaan," tegas Ketua SAPA, Fauzan Adami.

Krisis Berlapis: Rakyat Kelaparan, Penyakit Mengancam, Ekonomi Lumpuh

SAPA merinci sejumlah persoalan serius yang kini dihadapi daerah terdampak, antara lain:

Bantuan kebutuhan pokok sangat minim: banyak pengungsi kekurangan beras, lauk pauk, dan air bersih.

Kelaparan masih terjadi di banyak titik akibat distribusi logistik yang lamban, termasuk di Aceh Tamiang dan beberapa daerah banjir lainnya.

Obat-obatan sangat terbatas, terutama obat kulit, ISPA, dan pencernaan.

Ancaman penyakit meningkat tajam, mulai dari diare, gatal-gatal, infeksi kulit hingga gangguan pernapasan.

Ribuan rumah masih terendam lumpur dan tidak layak huni, memaksa warga bertahan dalam kondisi tidak manusiawi.

Jalan-jalan rusak berat, berlubang dan dipenuhi debu pasca surut, memicu risiko ISPA terutama bagi anak-anak.

UMKM dan ruko lumpuh total, terutama di Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan sejumlah daerah lainnya karena lumpur menutup akses usaha.

Akses ekonomi terhenti, banyak warga tidak dapat bekerja atau beraktivitas normal.

Harga sembako melonjak, menambah tekanan bagi masyarakat miskin yang terdampak secara tidak langsung.

SAPA menekankan bahwa dampak bencana ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tenggelam atau tertimbun longsor, tetapi juga oleh masyarakat luas karena rantai logistik dan aktivitas ekonomi Aceh terganggu parah.

SAPA: Pemerintah Aceh Jangan Pamer Bantuan, Segera Minta Intervensi Pusat

Fauzan dengan tegas mengkritik sikap pemerintah Aceh yang dinilai terlalu lambat mengambil langkah strategis.

"Ini menyangkut keselamatan rakyat. Jangan sibuk pamer foto bagi-bagi mie instan sementara masyarakat di pedalaman kelaparan. Pemerintah Aceh harus punya keberanian meminta bantuan pusat. Ini bukan soal gengsi, ini soal nyawa," katanya.

SAPA menilai langkah paling realistis dan mendesak saat ini adalah meminta pemerintah pusat menetapkan banjir Aceh sebagai bencana nasional. Dengan status tersebut, Aceh dapat memperoleh dukungan penuh, mulai dari logistik, tenaga khusus, alat berat hingga percepatan perbaikan infrastruktur vital.

Status Bencana Nasional Diharapkan Percepat Pemulihan Aceh

Menurut SAPA, menyerahkan penanganan kepada pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah gagal atau lepas tanggung jawab, tetapi justru menunjukkan kejujuran dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Jangan sampai korban bertambah hanya karena pemerintah daerah lambat mengambil keputusan. Dengan status bencana nasional, pemulihan bisa dipercepat, infrastruktur dibenahi, dan Aceh bisa segera bangkit," tutur Fauzan.

SAPA menegaskan kembali bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Aceh diminta segera duduk bersama dan mengajukan permohonan resmi ke pemerintah pusat sebelum situasi semakin memburuk.(Red)