HRD: Bupati Jangan Terlena dengan Seremonial, Jemput Program Strategis dari Pusat!
0 menit baca
BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan agar para kepala daerah, khususnya Bupati di Aceh, tidak terjebak dalam rutinitas seremonial yang minim dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut mantan Bupati Bireuen periode 2012-2017 itu, banyak kepala daerah yang sibuk menghadiri acara simbolis seperti potong pita penyerahan rumah dhuafa yang dibangun dengan dana desa, tetapi lalai menjemput peluang besar dari pemerintah pusat dan provinsi.
"Agenda sosial seperti pembangunan rumah dhuafa memang baik, tapi jangan sampai itu menjadi fokus utama. Kepala daerah harus berpikir lebih luas, lebih strategis, dan berani menjemput program pembangunan berskala besar dari APBN maupun APBA," tegas HRD saat membuka kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Bangsa (PKPB) di Meuligoe Residen Cot Gapu, Bireuen, Sabtu (1/11/2025).
HRD menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Dalam situasi demikian, katanya, dibutuhkan kepala daerah yang progresif, kreatif, dan aktif membangun jejaring lintas kementerian serta instansi provinsi.
"Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk diam. Justru ini tantangan bagi kepala daerah untuk berinovasi dan menjalin komunikasi efektif dengan pemerintah pusat. Banyak peluang dana infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang bisa masuk ke daerah jika kepala daerahnya mau bekerja keras," ujarnya.
Ia mencontohkan beberapa kabupaten di Aceh yang berhasil mendapatkan dukungan besar dari APBN karena kepala daerahnya aktif melobi dan menyiapkan dokumen perencanaan dengan matang.
"Kalau Bupati Bireuen mau bergerak, siapkan proposal, DED (Detail Engineering Design), dan komunikasi langsung ke kementerian teknis. Jangan menunggu, tapi jemput peluang itu. Program tidak akan datang sendiri tanpa upaya konkret," tegasnya lagi.
HRD juga mengingatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya bergantung pada APBK. Pemerintah daerah harus mampu mencari alternatif pembiayaan melalui dana alokasi khusus (DAK), pinjaman daerah, maupun kemitraan dengan swasta yang transparan dan akuntabel.
"Kepemimpinan sejati bukan diukur dari seberapa banyak acara seremonial yang dihadiri, tapi dari kemampuan membawa program besar yang memberi manfaat langsung bagi rakyat. Rakyat butuh hasil nyata, bukan sekadar potong pita," pungkas HRD.(Rel)
