SAPA Minta Kemenag Aceh Transparan Proses Penentuan Kepala Madrasah
BANDA ACEH- Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh memastikan proses penentuan kepala madrasah di daerah berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktik nepotisme.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyampaikan pihaknya menerima sejumlah aspirasi dari guru yang merasa terhambat dalam promosi jabatan meskipun sudah memiliki pengalaman dan prestasi. Menurutnya, muncul kekhawatiran bahwa pengangkatan kepala madrasah tidak sepenuhnya berdasarkan sistem merit, melainkan dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau hubungan keluarga.
"Kalau ada penempatan kepala madrasah yang lebih dipengaruhi oleh relasi dibandingkan kapasitas dan pengalaman, itu tentu bisa menimbulkan persepsi adanya nepotisme. Hal semacam ini sangat merugikan guru-guru yang berintegritas dan berprestasi," ujar Fauzan, Selasa (23/9/2025).
SAPA menilai, jika proses seleksi hanya mengutamakan orang-orang yang dekat dengan pejabat di Kemenag sementara guru lain yang memiliki kualitas tidak diberi ruang, maka hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam dunia pendidikan.
"Jangan sampai ada permainan dalam proses pengusulan calon kepala madrasah. Jika hal itu benar terjadi, dampaknya bukan hanya pada guru yang dirugikan, tetapi juga pada mutu pendidikan secara keseluruhan," tegas Fauzan.
Fauzan mendesak Kemenag Aceh untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ia menekankan perlunya sanksi yang tegas jika terbukti ada pelanggaran, baik berupa evaluasi jabatan maupun mekanisme hukum sesuai aturan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa ketentuan mengenai larangan nepotisme sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan pentingnya penerapan sistem merit.
"Pendidikan adalah fondasi masa depan Aceh. Jika praktik yang tidak sehat dibiarkan, itu bisa menurunkan kualitas pendidikan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Karena itu, semua pihak harus bersama-sama memberantas nepotisme," pungkas Fauzan.(Rel)
