Temuan Sidak Bupati Bireuen: Alat Kesehatan Miliaran Rupiah di RSU dr Fauziah Terbengkalai

BIREUEN- Kunjungan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah pada Senin (2/6), mengungkap sejumlah persoalan mendasar terkait tata kelola, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan. Sidak ini juga turut diikuti oleh Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, dan Penjabat Sekda Kabupaten, Hanafiah, SP, CGCAE.

Salah satu temuan mencolok dalam sidak tersebut adalah terbengkalainya sejumlah alat kesehatan (alkes) bernilai miliaran rupiah, yang hingga saat ini belum dapat difungsikan akibat belum mengantongi izin operasional. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas perencanaan pengadaan barang, serta adanya indikasi pembelian alkes yang tidak didasarkan pada kebutuhan nyata rumah sakit, melainkan didorong oleh motif keuntungan pihak-pihak tertentu melalui skema "cash back" dari distributor.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan. Rumah sakit ini disubsidi penuh oleh pemerintah-baik dari sisi tenaga medis maupun infrastruktur-

tetapi layanan dasar seperti penyediaan obat-obatan masih belum optimal, dengan alasan keterbatasan anggaran. Di sisi lain, pengadaan alkes justru dilakukan secara tidak tepat sasaran hingga akhirnya mubazir," tegas Bupati Mukhlis dengan nada kecewa.

Bupati juga menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit investigatif terhadap manajemen keuangan RSUD dr. Fauziah, guna mengurai akar permasalahan defisit anggaran yang hingga kini diklaim telah mencapai lebih dari Rp20 miliar. Langkah ini dianggap penting untuk menghindari terjadinya praktik warisan utang yang membebani kepemimpinan rumah sakit pada masa mendatang.

Padahal, RSUD dr. Fauziah secara kelembagaan berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sejatinya memiliki fleksibilitas pengelolaan anggaran tanpa kewajiban penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan cukup tercatat sebagai penerimaan daerah. Namun, dalam praktiknya, BLUD tersebut justru mengalami kerugian terus-menerus, bahkan kalah bersaing dengan rumah sakit swasta yang terus berkembang dengan sumber pendanaan yang sama, yakni dari skema pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Pelayanan di RSU dr. Fauziah tertinggal jauh dari rumah sakit swasta. Padahal, rumah sakit ini telah banyak disuntik anggaran pemerintah. Ini menjadi keprihatinan kami, dan harus segera dibenahi," ujar Mukhlis.

Dalam sidak tersebut, Bupati bersama rombongan melakukan observasi langsung ke beberapa unit layanan. Mulai dari Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang radiologi, hingga ruang OCCA. Di ruang radiologi, ditemukan satu unit alat medis jenis fluoroscopy yang terbengkalai dan belum dapat digunakan. Sementara di ruang OCCA, satu unit C-arm yang dibeli pada tahun sebelumnya juga belum difungsikan akibat kendala perizinan.

Bupati menilai, kegagalan dalam perencanaan dan manajemen merupakan akar dari ketidakefisienan ini. Ia menekankan pentingnya belanja yang berbasis pada kebutuhan nyata, bukan semata-mata karena ketersediaan anggaran atau dorongan dari pihak ketiga.

"Kami sedang berusaha keras menyesuaikan diri dengan efisiensi anggaran secara nasional. Seluruh belanja daerah harus memiliki prioritas yang jelas dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Sidak tersebut ditutup dengan pertemuan bersama seluruh jajaran medis dan non-medis di aula RSUD dr. Fauziah. Dalam pertemuan itu, Bupati menekankan pentingnya etos kerja yang ikhlas serta komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar publik.(MS)