Pemkab Bireuen Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas LKPD 2024

BANDA ACEH- Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini diserahkan secara resmi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Jumat (23/5/2025).

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., hadir langsung menerima laporan tersebut, didampingi Ketua DPRK Bireuen, Pj. Sekda Kabupaten Bireuen, Kepala BPKD, serta Sekretaris DPRK Bireuen.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, dalam sambutannya menegaskan bahwa opini yang diberikan merupakan hasil evaluasi atas empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, BPK memberikan opini WTP kepada 3 kota dan 13 kabupaten di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Bireuen. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan telah dilaksanakan secara andal dan transparan," ujar Andri.

Atas capaian tersebut, Bupati Bireuen menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan audit yang dilakukan secara profesional, objektif, dan independen. Ia menilai proses pemeriksaan ini sebagai bentuk pengawasan konstruktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi hasil.

"Pemerintah Kabupaten Bireuen menerima hasil pemeriksaan ini dengan penuh tanggung jawab. Setiap rekomendasi dan temuan akan kami tindak lanjuti secara sistematis sesuai Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun, sebagai komitmen kami dalam memperbaiki pengelolaan keuangan demi peningkatan mutu pelayanan publik," tegas Bupati Mukhlis.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Bireuen akan terus memperkuat kapasitas aparatur dan sistem pengendalian intern agar pengelolaan keuangan daerah semakin profesional serta mampu mempertahankan opini WTP di tahun-tahun mendatang dengan catatan temuan yang semakin minim.

Keberhasilan ini menjadi refleksi komitmen bersama dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.(Red)