Organisasi Wartawan Bireuen Desak Revisi Perbup Kerja Sama Media, Dorong Pemerintah Lebih Inklusif

BIREUEN- Sejumlah organisasi wartawan di Kabupaten Bireuen, yakni Serikat Wartawan Independen (SWI), Persatuan Wartawan Aceh (PWA), Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI), melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Bireuen, Ir Razuardi MT, pada Rabu (7/5/2025). Pertemuan tersebut membahas evaluasi dan usulan revisi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Bireuen Nomor 46 Tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Perbup Nomor 14 Tahun 2021 tentang pedoman kerja sama komunikasi dan penyebarluasan informasi pemerintahan melalui media massa.

Koordinator gabungan organisasi wartawan, Yusri, S.Sos., dalam kesempatan itu menyerahkan secara resmi dokumen berisi usulan perubahan atas sejumlah poin dalam Perbup yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan ekosistem media lokal.

"Perbup ini perlu disesuaikan agar kerja sama publikasi antara pemerintah daerah dan media dapat berjalan lebih adil, transparan, dan berpihak pada keberagaman serta profesionalisme media lokal," ujar Yusri.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Ir Razuardi MT menyampaikan apresiasinya atas komitmen insan pers dalam mendorong sinergi yang sehat antara media dan pemerintah. Ia menyatakan, segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.

"Insya Allah, dalam waktu dekat ini kita akan mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Humas, serta Sekretaris Daerah untuk duduk bersama para ketua organisasi wartawan yang melakukan peliputan di Bireuen, guna membahas masukan ini secara komprehensif," ucap Razuardi.

Upaya ini dinilai sebagai angin segar bagi dunia jurnalistik di Bireuen, yang saat ini tengah mendorong pembaruan kebijakan agar kemitraan antara pemerintah dan media tumbuh dalam semangat transparansi, inklusivitas, dan profesionalisme. Pers diharapkan terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sementara pemerintah diminta lebih adaptif dalam merespons dinamika industri media yang semakin kompleks.

Usai pertemuan dengan pemerintah daerah, organisasi wartawan melanjutkan audiensi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri, Munawal Hadi, S.H., M.H., di ruang kerjanya.

Munawal menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan terhadap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan insan pers.

"Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan berupaya mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Bireuen, sebagaimana harapan rekan-rekan insan pers. Pekerjaan wartawan adalah pekerjaan mulia, maka sudah selayaknya pemerintah turut memuliakan profesi ini," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi semua elemen, termasuk media sebagai pilar demokrasi dan jembatan informasi publik.(MS)