Tes Urine Wartawan di Bireuen: Langkah Progresif atau Stigma Terselubung?
BIREUEN- Ketua Persatuan Wartawan Aceh (PWA) Kabupaten Bireuen, Abdullah Peudada, mengusulkan agar seluruh wartawan di Bireuen menjalani tes urine untuk memastikan mereka bebas dari konsumsi narkoba. Gagasan ini, yang disampaikannya kepada media pada Selasa, 28 April 2025, membuka ruang diskusi kritis: apakah ini langkah preventif yang mencerminkan kepedulian terhadap profesi atau justru bentuk generalisasi yang mengandung stigma?
Menurut Abdullah, usulan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat dan Bupati Bireuen, H. Mukhlis Takabeya, dalam memerangi peredaran narkoba di daerah. Namun, muncul pertanyaan: mengapa wartawan dijadikan objek utama dalam kampanye ini? Apakah ada indikator kuat yang menunjukkan jurnalis Bireuen rawan narkoba, atau ini hanya asumsi tak berdasar?
"Tidak ada salahnya BNNK Bireuen menggelar tes urine bagi wartawan. Jika terbukti ada yang terindikasi narkoba, serahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan rehabilitasi," ujar Abdullah.
Pernyataan ini tentu mengundang perenungan. Apakah pemberitaan yang kritis, kehadiran wartawan di wilayah-wilayah rentan, atau independensi mereka kini harus dibalas dengan kecurigaan sistemik?
Lebih lanjut, Abdullah menyebutkan sejumlah organisasi pers yang aktif di Bireuen seperti PWI, AJI, PWA, PPWI, FJA, SWI, dan PJID, dan menilai pentingnya keterlibatan semua elemen jurnalis dalam tes tersebut. Ia beralasan, hal ini adalah bagian dari upaya edukatif dalam membentuk sikap anti-narkoba.
Namun harus ditegaskan: wartawan adalah salah satu pilar demokrasi yang justru memiliki peran strategis dalam menyuarakan pemberantasan narkoba, bukan menjadi objek pengawasan yang terkesan selektif. Ketimbang menjadikan wartawan sebagai target screening, alangkah lebih tepat jika program ini dilakukan lintas profesi-termasuk aparatur sipil pemerintahan dan penegak hukum yang juga tidak luput dari potensi penyalahgunaan narkotika.
"Jika program tes urine dilaksanakan sesuai prosedur dan bersifat kolektif, kami di PWA siap mendukung," pungkasnya.
Mendukung program anti-narkoba tentu langkah positif, namun penting agar pelaksanaannya tidak menyisakan kesan mencurigai profesi tertentu tanpa dasar yang kuat. Pencegahan narkoba harus bersifat menyeluruh, adil, dan berbasis edukasi, bukan pengawasan represif terhadap kelompok-kelompok tertentu yang justru menjadi benteng terakhir suara rakyat.(MS)
