Parlementaria
Ketua DPR Aceh Dukung Langkah Gubernur Muzakir Manaf Tarik Investasi dari Uni Emirat Arab
BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Zulfadhli, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam membuka peluang investasi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri. Pembicaraan tersebut menjadi bagian dari upaya menarik investasi dari negara kaya minyak itu guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Menurut Zulfadhli, salah satu janji politik yang diusung Muzakir Manaf saat Pilkada 2024 adalah mempercepat arus investasi di berbagai sektor strategis guna mengentaskan kemiskinan di Aceh. Oleh karena itu, DPR Aceh sebagai lembaga legislatif mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh gubernur dalam merealisasikan komitmen tersebut.
"Kami siap mendukung kebijakan yang diambil Gubernur Muzakir Manaf, terutama dalam upaya meningkatkan investasi dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Aceh," ujar Zulfadhli, Minggu (9/3/2025), di Banda Aceh.
Dukungan ini disampaikan setelah Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Minggu (9/3/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Muzakir Manaf secara langsung menyambut rombongan delegasi UEA dengan penuh antusiasme.
Uni Emirat Arab sendiri telah menunjukkan minat serius untuk berinvestasi di Aceh. Melalui perusahaan minyak dan gas **Mubadala Energy**, negara Teluk itu telah menanamkan modalnya di sektor migas Aceh. Namun, menurut Zulfadhli, peluang investasi dari UEA tidak hanya terbatas pada industri energi.
"Direncanakan, Uni Emirat Arab juga tertarik untuk menanamkan modal di sektor lain di Aceh, seperti infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi syariah. Ini merupakan peluang besar bagi daerah kita untuk mengembangkan sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Zulfadhli menambahkan bahwa potensi kerja sama dengan UEA perlu diperluas mengingat Aceh memiliki banyak keunggulan komparatif, terutama dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah yang sesuai dengan visi negara-negara Teluk. Dengan pemanfaatan sumber daya yang tepat, Aceh dapat menjadi salah satu destinasi utama bagi investor dari Timur Tengah.
Peran DPR Aceh dalam Mendorong Iklim Investasi
Sebagai lembaga legislatif, DPR Aceh memiliki peran krusial dalam menciptakan regulasi yang mendukung investasi. Zulfadhli menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi investor.
"Jika memang secara aspek regulasi dibutuhkan peran DPR Aceh dalam membentuk peraturan yang dapat memudahkan iklim investasi, kami siap melakukannya. Kami ingin memastikan bahwa Aceh menjadi daerah yang ramah bagi investor, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal," tandasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan akademisi, untuk turut serta dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan investasi. Menurutnya, investasi yang sehat tidak hanya mendatangkan modal asing, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Zulfadhli menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, ia yakin bahwa Aceh dapat menarik lebih banyak investor yang tertarik pada sektor-sektor potensial di provinsi ini.
"Kami berharap Pemerintah Aceh terus proaktif dalam menarik investor dan memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra seperti UEA. Kami di DPR Aceh siap mendukung dengan kebijakan dan regulasi yang memberikan rasa aman bagi para investor, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, DPR Aceh, dan sektor swasta, diharapkan investasi dari Uni Emirat Arab dan negara lainnya dapat menjadi pendorong utama bagi pembangunan Aceh di masa mendatang. [Adv]
Via
Parlementaria