Drama Anggaran Mobil Dinas di Bireuen: Pimpinan Dewan Bongkar Fakta, Siapa yang Bermain?

BIREUEN- Pimpinan DPRK Bireuen membongkar fakta di balik klaim bahwa Bupati Bireuen, Mukhlis, ST, menolak anggaran pengadaan mobil dinas baru dan mengalihkannya untuk pembangunan rumah dhuafa.

Wakil Ketua I DPRK Bireuen, Surya Dharma, SH, geram dengan pemberitaan yang menurutnya menyesatkan. Ia menegaskan, APBK Perubahan (APBK-P) 2025 bahkan belum dibahas, apalagi dialihkan anggarannya.

"Jangankan APBK-P, APBK Murni 2025 saja baru berjalan. Jadi, anggaran mobil dinas mana yang ditolak dan dialihkan?" katanya tegas di ruang kerjanya, Kamis (20/3/2025).

Surya menantang, jika memang Bupati benar-benar menolak pengadaan mobil dinas, jangan usulkan lagi di APBK-P 2025. Sekalian saja langsung anggarkan untuk rumah dhuafa, tak perlu gimmick pencitraan.

Siapa yang Bermain?

Surya juga menyoroti kejanggalan lain: pengadaan mobil dinas Bupati sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBK Murni 2025 sebesar Rp1,5 miliar. Anggaran ini bahkan diusulkan saat masa Pj. Bupati Jalaluddin, SH, MM, setelah dikonsultasikan dengan Bupati terpilih.

Lebih mengejutkan lagi, saat itu justru ada permintaan menambah anggaran Rp 1 miliar untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Surya mengaku termasuk yang menolak penambahan itu.

"Lucu, ya. Dulu malah minta tambah Rp. 1 miliar, sekarang tiba-tiba katanya menolak dan mengalihkannya untuk rumah dhuafa. Ini pembodohan atau pemutarbalikan fakta?" sindirnya.

Teks Foto: Wakil Ketua ll DPRK Bireuen. Muslem Abdullah dari Partai Aceh, saat memberikan keterangan di ruang kerjanya.

Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah dari Partai Aceh, juga heran dengan angka Rp 4 miliar yang tiba-tiba beredar di publik.

"Angka Rp 4 miliar itu dari mana? Yang kami bahas dengan TAPD hanya Rp 1,5 miliar. Kalau mau bicara APBK-P, itu belum ada kepastiannya," tegasnya.

Surya dan Muslem menilai ini lebih condong sebagai upaya pencitraan murahan daripada kebijakan nyata. Mereka mengingatkan, jika memang ada niat menolak, kenapa tidak dilakukan sejak awal seperti yang dilakukan Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar?

Drama politik atau kebijakan pro-rakyat? Publik berhak tahu kebenarannya.(MS)