Dorongan Perpanjangan Dana Otsus: Wakil Gubernur Aceh Hadiri Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di UNIKI

BIREUEN- Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, SE, menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Bireuen, pada Minggu, 9 Maret 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.

Acara ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, yang juga bertindak sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan. Hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Aceh, Dr. Amiruddin Idris, M.Si. Kegiatan ini bertujuan memperkuat program ketahanan pangan di Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen, guna memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah tersebut.

Sejumlah pejabat daerah turut menghadiri pertemuan ini, termasuk Wali Kota Lhokseumawe, Wali Kota Banda Aceh, anggota DPR Aceh dari Fraksi PPP, serta Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra, yang akrab disapa Edi Obama.

Dorongan Perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE, menegaskan urgensi perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Ia meminta Muhammad Mardiono, selaku Plt Ketua Umum PPP sekaligus utusan khusus Presiden, untuk mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar skema dana Otsus dapat diperpanjang serta dikembalikan ke besaran semula.

"Kami berharap Dana Otsus dapat diperpanjang dan kembali dialokasikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, sebagaimana yang diberlakukan sebelumnya. Ini akan menjadi hadiah berharga bagi masyarakat Aceh, dan kami berharap aspirasi ini dapat disampaikan langsung kepada Presiden," ujar Fadhlullah.

Sebagaimana diketahui, sejak 2008, Dana Otsus Aceh dialokasikan sebesar 2 persen dari DAU Nasional. Namun, sejak 2023, alokasi tersebut dikurangi menjadi 1 persen, dengan skema pendanaan yang dijadwalkan berakhir pada 2027.

Penguatan Infrastruktur Pengolahan Hasil Bumi Aceh

Selain isu Dana Otsus, Wagub Aceh juga menyoroti tantangan dalam sektor ekonomi, terutama terkait pengolahan hasil bumi. Ia menekankan bahwa produk pertanian, perkebunan, dan hasil laut Aceh masih harus dikirim ke provinsi lain akibat keterbatasan fasilitas pengolahan di daerah.

"Hasil bumi Aceh, termasuk kelapa sawit, kerap dikirim ke luar daerah untuk diolah karena rantai pasok masih dikuasai oleh pihak eksternal. Padahal, Aceh memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri hilir yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal," jelasnya.

Sebagai contoh, dari 69 pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Aceh, minyak sawit mentah (CPO) masih harus dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut. Wagub menekankan pentingnya pembangunan pabrik pengolahan CPO di Aceh guna mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Komitmen Pemerintah Pusat terhadap Aceh

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Wagub Aceh, Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus Aceh di tingkat nasional.

"Saya telah beberapa kali berkunjung ke Aceh dan memahami betapa pentingnya Dana Otsus bagi pembangunan daerah. Kami akan mendorong serta menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden agar Aceh memperoleh perhatian yang layak," ujar Mardiono.

Selain itu, sebagai Utusan Khusus Presiden dalam bidang ketahanan pangan, Mardiono juga menegaskan kesiapan pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pertanian, peternakan, dan kelautan di Aceh.

"Kami akan mengupayakan agar program kemandirian pangan nasional dapat bermula dari Aceh, mengingat potensi luar biasa yang dimiliki provinsi ini," tambahnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPW PPP Aceh, Dr. Amiruddin Idris, Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abu Bakar, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, serta sejumlah anggota DPR Aceh.(MS)