Anggota DPRK Aceh Utara Gelar Reses II 2025, Masyarakat Sampaikan keluhan Terkait Objek Vital Nasional

Salah satu sorotan utama dalam reses kali ini terjadi di Kompleks Yayasan Alhilal Al Aziziah Nibong, yang berdekatan dengan kantor utama PT PGE. Sejumlah masyarakat menyampaikan kekecewaan terhadap perusahaan tersebut, terutama terkait ketenagakerjaan. 

Seorang tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun tenaga kerja magang dari Kecamatan Nibong yang diterima oleh PT PGE, sementara kecamatan lain, seperti Syamtalira Aron, telah mengirimkan hingga 12 orang magang.  

"Ini sangat tidak adil. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan PT PGE, seharusnya Kecamatan Nibong mendapatkan prioritas dalam penerimaan tenaga kerja. Namun, kenyataannya, tidak satu pun pemuda kami yang diterima magang di sana," ujar tokoh masyarakat tersebut.  

Menanggapi keluhan ini, Mundirsyah Robert, anggota DPRK Aceh Utara dari Dapil II yang turut dalam reses, menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia mengakui bahwa meskipun PT PGE merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh, mayoritas pengelolaannya masih didominasi oleh pihak luar Aceh, sehingga komunikasi dengan masyarakat setempat menjadi lebih terbatas dibandingkan dengan perusahaan lain seperti PT PHE dan ExxonMobil.  

"Memang PGE perusahaan Aceh, tapi karena isinya lebih banyak dari luar Aceh, komunikasi kami lebih terbatas. Justru dengan perusahaan seperti PHE dan ExxonMobil, komunikasi lebih mudah. Tapi, InsyaAllah, kami sebagai wakil rakyat akan terus berusaha memperjuangkan hak masyarakat," ujar Mundirsyah.  

Reses ini dipimpin oleh Zubir HT dari Partai NasDem sebagai ketua, dengan Arasyah sebagai sekretaris dan Mundirsyah Robert sebagai bendahara. Sementara itu, anggota reses lainnya adalah Tgk Adnan dan Tgk Muhammad Yusuf, dengan Drs. H. As'adi sebagai penasehat selaku pimpinan DPRK Aceh Utara.  

Seluruh hasil reses ini akan dirangkum dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2026.  

"Kami akan membawa seluruh aspirasi masyarakat ini ke dalam pembahasan di DPRK, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan," tutup Mundirsyah.  

Kegiatan reses ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi langsung kepada wakil rakyat, dengan harapan dapat menemukan solusi yang konkret dan berkelanjutan bagi kemajuan daerah.