Legislator DPRA Hasballah Desak ESDM Aceh Perketat Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kg

BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hasballah, menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam distribusi gas elpiji 3 kg agar benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara Komisi III DPRA dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, pada Rabu (26/2/2025).  

Menurut Hasballah, persoalan kelangkaan gas LPG 3 kg yang kerap terjadi di berbagai daerah di Aceh harus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, ia menyoroti pentingnya keamanan tabung gas LPG 3 kg agar tidak membahayakan masyarakat.  

"Distribusi gas LPG 3 kg ini harus dipastikan berjalan lancar, tidak boleh ada permainan yang merugikan masyarakat kecil. Kita juga harus memastikan bahwa subsidi dari pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang berhak," tegasnya.  

Mengatasi permasalahan ini, Hasballah mendorong Dinas ESDM Aceh untuk menerapkan sistem teknologi pengawasan distribusi gas LPG 3 kg agar alur distribusinya dapat dipantau secara transparan.  

Dalam pertemuan tersebut, Hasballah meminta Dinas ESDM Aceh untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis teknologi guna melacak distribusi gas LPG 3 kg dari agen hingga ke pangkalan.  

"Dicari sistem teknologinya bagaimana supaya memudahkan kita mengecek gas LPG sudah kemana saja," ujar Hasballah.  

Lebih lanjut, Hasballah menegaskan bahwa peran Dinas ESDM Aceh sangat krusial dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Ia meminta dinas terkait bekerja sesuai arahan Gubernur Aceh, dengan melakukan pengawasan ketat dan merancang sistem distribusi yang lebih efisien serta transparan.  

"Dinas ESDM harus proaktif dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg ini. Jangan sampai ada praktik permainan harga atau penimbunan yang merugikan masyarakat kecil," ujarnya.  

Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan pasokan LPG di seluruh wilayah Aceh, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami keterbatasan distribusi. Jika diperlukan, Hasballah menyarankan agar dilakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga serta sanksi tegas bagi agen atau pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan.  

Selain itu, ia juga meminta agar keamanan tabung gas LPG 3 kg mendapat perhatian lebih, mengingat banyaknya kasus kebocoran gas yang berujung pada kecelakaan dan kebakaran.  

Hasballah juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan subsidi energi, khususnya LPG 3 kg. Ia mengajak warga untuk melaporkan jika menemukan penyimpangan atau penjualan gas bersubsidi di luar harga yang ditetapkan.  

"Dengan adanya langkah konkret dari pemerintah dan dukungan masyarakat, saya optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Semua pihak harus berperan aktif dalam mengawal distribusi LPG 3 kg agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.  

Menurutnya, pengawasan distribusi gas bersubsidi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat.  

"Jika kita semua berkomitmen menjaga keadilan dalam distribusi subsidi, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin, dan stabilitas ekonomi daerah pun dapat lebih terjaga," pungkas Hasballah.  [Adv]