Kuras Dana Desa, Masyarakat Bireuen Minta Pemerintah, Polda Aceh Segera Hentikan Bimtek TP-PKK

BIREUEN- Masyarakat Bireuen meminta Pemerintah, pihak kepolisian (Polda) Aceh, segera menghentikan kegiatan Bimtek TP-PKK se Kabupaten Bireuen yang sedang berlangsung dihotel Grand Nanggroe beralamat di lung bata Kota Banda Aceh.

Jika tidak mampu Pemerintah dan Pihak kepolisian,(Polda) Aceh menghentikan segera Bimtek TP-PKK yang diaktorkan LEPENKAPI, tersebut, maka kami Masyarakat Bireuen akan turun langsung ke Banda Aceh untuk menghentikan Kegiatan Bimtek.

Pasalnya Kegiatan Bimtek Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sangat merugikan masyarakat Bireuen, dianggap telah menguras dana desa, sehingga Inspratuktur Pembangunan se Kabupaten Bireuen di Desa Desa terhenti, akibat ulah Pihak Lembaga Peningkatan Aparatur Pemerintahan Indonesia (LEPENKAPI), beralamat di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Informasi yang himpun Media TheAtjehNet di berbagai Desa dalam Kabupaten Bireuen menyebutkan, kegiatan Bimtek TP-PKK tersebut sangat merugikan masyarakat, pasalnya pembangunan Inspratruktur desa terpaksa harus di hentikan karena dana desa harus dialihkan untuk Bimtek, ini yang disebutkan penguras anggaran desa dengan berdalih harus mengikuti ke giatan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Salah satu Petua Tuha Peut yang di dampingi puluhan Masyarakat di satu Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen menyebutkan, bahwa ini sudah sangat tidak wajar lagi karena pihak Lembaga terus terusan menguras dana desa, apalagi dalam tahun 2020 sudah diadakan beberapa kali kegiatan bimtek, ini lagi lagi bimtek dengan dalih bimtek PKK, sebut Petua tuha peut yang menita Media ini untuk tidak mempublik namanya.

,"Lanjut Petua Tuah Peut tersebut, berharap Pemerintah Bireuen, Pemerintah Aceh, pihak kepolisian Bireuen dan pihak Kapolda Aceh untuk segera menghentikan kegiatan Bimtek TP-PKK tersebut, namun jika tidak maka jangan salahkan Rakyat saat mengambil tindkan, mengingat bireuen sedang terpapar pendemi Covid-19 apalagi baru baru ini bireuen sudah masuk daerah Zona Merah, sebelumnya banyak dana desa yang telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti diketahui bersama, program padat karya, bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya.

Bimtek yang dibagi tiga gelombang tersebut digelar oleh Lembaga Peningkatan Aparatur Pemerintahan Indonesia (LEPENKAPI) yang berasal dari Kabupaten Bireuen turut dibuka oleh istri Plt Gubernur Aceh, Dr Dyah Erty Idawati, pada Minggu 25 Oktober 2020 lalu.

Untuk Bimtek ibu PKK, LEPENKAPI membebankan biaya kepada tiap Gampong sejumlah 5 juta Rupiah yang harus disetor ke rekening lembaga tersebut.

Seperti diketahui Kabupaten Bireuen dalam dua bulan terakhir sudah menggelar 5 Bimtek untuk aparatur Desa, pada bulan September lalu Keuchik dan Tuha Peut juga mengikuti Bimtek di zona merah yaitu Banda Aceh dengan anggaran 12 Juta,

kemudian digelar Bimtek Kaur Keuangan Desa dengan anggaran 1,5 Juta yang akhirnya harus dihentikan akibat tidak ada izin.

Namun di pertengahan Oktober kembali digelar Bimtek penyuluhan hukum Aparatur Desa dengan anggaran 5 juta per Desa, namun belum selesai Bimtek tersebut kini sudah dirancang Bimtek untuk Ibu PKK.

Banyak pihak termasuk penguasa dana Desa yaitu Keuchik meminta DPRK dan Bupati untuk menghentikan Bimtek yang terus-terusan dilaksanakan.

"Mereka tidak peduli kondisi kami di Desa, kami mengelola dana masyarakat, Bimtek yang dilaksanakan tidak terlalu bermanfaat, ini hanya akal-akalan mereka untuk mencari keuntungan dari dana Desa, namun kami tak berdaya untuk menolaknya," kata salah satu Keuchik di wilayah timur Bireuen kepada Media TheAtjheNet pada Kamis 29 Oktober 2020.

Sementara itu banyak pihak juga yang menyoroti Bimtek lewat media sosial, seperti yang ditulis oleh salah satu akun yang bernama Nazar Juli "para pemerkosa dana desa sudah saatnya bertaubat," tulisnya

Begitu dengan akun atas nama Fauzan "Gagal di Bireuen pindah ke Kuta raja, Mangat Rayeuk Lom merempek syafaat," ia juga memposting undangan Bimtek dari LEPENKAPI

Salah satu anggota DPRK Bireuen juga menulis kata satire yang ditujukan kepada Bupati Bireuen di akun facebooknya "Pak Bupati Bireuen kajeut Yue peusiap Ju Bimtek saboh teuk bak Aneuk buah," tulis Zoel Sopan

Karena Bimtek dilaksanakan tidak henti-hentinya dan dilaksanakan ditengah meningkatnya Covid19 di Bireuen sehingga banyak pihak yang menuding ada permainan aktor itelektual dibelakangnya untuk mencari keuntungan dari Dana Desa.

Seperti diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat asal Gandapura MD, ia menduga pelaksanaan Bimtek hanya untuk mencari keuntungan oleh pihak Lembaga dan pihak-pihak yang merekomendasi pelaksanaan Bimtek.

"Saya sering menerima keluhan dari Keuchik, di satu sisi Anggaran desa tahun ini diminta untuk fokus menangani masyarakat yang berimbas Covid19 sampai-sampai anggaran untuk pembangunan dialihkan, namun untuk Bimtek kami diminta menganggarkan sampai 50 juta untuk tahun ini, belum lagi untuk SPPD" kata MD, menirukan ucapan Keuchik di daerahnya

Yang anehnya kata MD, sejumlah pelayanan publik di Bireuen sempat dihentikan karena penyebaran Covid19, malah Bupati Bireuen, sejumlah staf, serta puluhan ASN terpapar Positif Covid19 tapi untuk Bimtek malah terus digebut gebut supaya dana desa terus terkuras.

"Padahal Bupati Bireuen sendiri alumni Covid19, tapi ia malah mendukung dan memberi rekomendasi untuk berkerumun dengan pelaksanaan Bimtek," ketusnya.

LEPENKAPI merupakan lembaga yang dimotori oleh sejumlah Akademisi Universitas Al Muslim dan, juga tidak mau kalah, setelah gagal melaksanakan Bimtek Kaur Keuangan kini kembali menggelar Bimtek Untuk ibu PKK.

Saat Media TheAtjehNet menkonfirmasi 

Fiya Hampone Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Bimtek TP-PKK, Dr. Cut Kharaini M, Si menyebutkan, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan dilakukan sesuai arahan tetap menjaga protkol kesehatan, namun untuk gelombang pertama Kegiatan Bimtek sudah selesai, akan dilanjutkan gelombang kedua, yang akan di ikuti peserta berkisar 60 orang, selanjutnya gelombang ketiga dan ke empat, 

Dia juga menyinggung anehnya ada berita miring dibeberapa media sebutnya, yang ditulis 1,5 juta, kenapa itu ditulis padahal tidak seperti yang di duga katanya.

Saat Media ini menyinggung anggaran yang dikutip setiap desa, Cut Khairani membenarkan dana yang di kutip setiap peserta Bimtek TP-PKK sebanyak Rp 5000.000 lima juta, dana 5000.000 tersebut dikirem ke Rekning yang sudah kita arahkan, sesuai surat yang telah kita edarkan di Desa Desa dalam kabupaten Bireuen, juga menyebutkan maaf saya terburu buru karena harus ketempat orang meninggal Tutupnya.(MS)