Pemerintah Aceh Dinilai Salah Mengambil Kebijakan

author photoKherry Leib
4 Apr 2020 - 08:37 WIB

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)menilai perberlakuan Jam malam  bukan satu alasan untuk menghambat dan memutuskan mata rantai Covid -19 bila Bandara Jalan Raya  dan pelabuhan tetap terbuka.

ini salah Kaprah dan bentuk kearogansian, Pemerintah Aceh sedang gila Intruksi, kata  Ketua Komisi V DPRA ,melalui handponenya pada media, Jum'at (3/4/2020).

M. Rizal Falevi, Ketua Komisi V DPRA mengatakan pemberlakuan jam malam hanya menyusahkan rakyat saja karena dinilai tidak efesien dalam kebijakan yang diambil  terlalu dipaksakan yang berakibat menyesengsarakan masyarakat  lemah.

"Pemerintah harus bersikap tegas dan segera menutup jalur masuk ke Aceh, baik darat, laut maupun udara yang sejauh ini telah diindikasikan sebagai faktor dominan masuknya wabah tersebut, karena virus datang  bukan karena ada kegiatan warga setempat di malam hari. Ini bukan perang, virus Corona itu emang datang dimalam hari saja", tanya Falevi.

Daripada memberlakukan Jam malam yang tidak Eefsien  lebih baik segera mempersiapkan tempat karantina untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang dalam Pemantauan (PDP)  sambil menunggu hasil SWAB sesuai standar anjuran WHO serta meningkatkan ketersediaan alat Medis bagi Rumah Sakit dan petugas garda satu.

Ini malah menyiapkan Tanah Kuburan dan memberlakukan Jam malam yang mengakibatkan Mancet usaha masyarakat bahkan bisa Traumatis mengenang masa berlakunya Jam malam zaman Konflik dulu.

Selama ini  lembaganya banyak menerima pengaduan masyarakat   terkait pemberlakuan jam malam yang telah menghancurkan perekonomian mereka  yang nanti akan berdampak pada gizi buruk terhadap anak -anak mereka, ungkap Falevi yang Vokal dan Loyal terhadap nasib Manyarakat. (KH)
KOMENTAR