Pemerintah Aceh dan Kemendagri Percepat Rehabilitasi Pascabencana Bener Meriah, Infrastruktur Jadi Prioritas
Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh membahas percepatan rehabilitasi infrastruktur serta pemulihan ekonomi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
 |
| Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemulihan Bencana Hidrometiorologi bersama Bupati Bener Meriah Ir. H. Tagore Abubakar, beserta jajaran Forkopimda dan Tokoh Masyarakat Bener Meriah, di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Selasa (7/7/2026). |
BENER MERIAH – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Fokus utama pemulihan diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang rusak agar aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat kembali berjalan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, di Pendopo Bupati Bener Meriah, Selasa, 7 Juli 2026.
Rapat dihadiri Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, dan sejumlah pemangku kepentingan. Forum itu mengevaluasi perkembangan penanganan pascabencana sekaligus menyusun langkah percepatan pemulihan.
Salah satu agenda utama adalah penanganan jembatan dan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana. Perbaikan akses dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh terhadap mobilitas warga, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi.
Usai rapat, Menteri Dalam Negeri bersama Wakil Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah meninjau langsung lokasi jembatan yang sedang dalam proses penanganan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan target yang telah ditetapkan.
Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Kolaborasi lintas pemerintahan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mendukung bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Baca Juga:
