Inflasi Banda Aceh Turun Jadi 4,34 Persen, Pemko Perkuat Pasar Murah Jaga Daya Beli
BPS mencatat inflasi tahunan Banda Aceh pada Oktober 2026 menurun dari bulan sebelumnya. Pemko memperkuat intervensi harga melalui pasar murah
THE ATJEH NET - Inflasi tahunan Kota Banda Aceh turun menjadi 4,34 persen pada Oktober 2026, dari 4,69 persen pada September. Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok melalui penyelenggaraan Pasar Murah, Pasar Pangan Murah, dan Pasar Tani untuk menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh yang dirilis pada 2 November 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober tercatat sebesar 4,34 persen. Adapun inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,01 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 1,76 persen.
Data tersebut menunjukkan tekanan inflasi tahunan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi bulanan pada Oktober tercatat relatif rendah.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, mengatakan pemerintah kota terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Menurut dia, penyelenggaraan Pasar Murah, Pasar Pangan Murah, dan Pasar Tani menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan intervensi langsung di tengah masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan semata-mata persoalan menjaga angka statistik, tetapi juga bagaimana melindungi daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga,” ujar Jalaluddin.
Melalui Pasar Murah dan Pasar Pangan Murah, pemerintah menyediakan alternatif tempat berbelanja kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, dan sejumlah kebutuhan rumah tangga lainnya.
Adapun Pasar Tani menjadi sarana mempertemukan petani, produsen, dan konsumen secara lebih langsung. Pola ini diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap produk pangan dengan harga yang lebih kompetitif.
Pengendalian harga melibatkan banyak pihak
Jalaluddin mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah kota berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan.
Koordinasi tersebut diperlukan agar potensi gejolak harga dapat diantisipasi lebih awal. Selain intervensi melalui kegiatan pasar, pemantauan harga dan stok komoditas juga menjadi bagian dari langkah pengendalian.
Pemerintah Kota Banda Aceh, kata Jalaluddin, akan melanjutkan upaya tersebut melalui pemantauan harga secara berkala, pelaksanaan pasar murah secara terukur, penguatan Pasar Tani, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha.
Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga di daerah.
Bagi pemerintah kota, stabilitas harga memiliki kaitan langsung dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi pengeluaran masyarakat, terutama kelompok yang memiliki ruang terbatas dalam mengatur anggaran belanja.
Karena itu, berbagai program pengendalian harga diarahkan agar masyarakat memiliki akses terhadap bahan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Pemerintah juga mengajak seluruh pihak ikut menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan barang di pasar.
“Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus menghadirkan intervensi yang nyata dan memperkuat kolaborasi agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” kata Jalaluddin. [Adv]
Baca Juga:
