HRD Desak Percepatan Perbaikan Rel Kereta Api Aceh

JAKARTA- Kerusakan sejumlah jalur rel kereta api di Provinsi Aceh akibat diterjang banjir dan longsor menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera. Infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya pulih tersebut tidak hanya menghambat konektivitas, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sekitar lintasan kereta api.

Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud, yang akrab disapa HRD, mendesak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat perbaikan sejumlah titik jalur rel yang mengalami kerusakan di Aceh.

Bagi HRD, pemulihan infrastruktur transportasi tidak boleh berjalan lamban. Sebab, keberadaan jalur kereta api memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Aspirasi tersebut disampaikan HRD secara langsung kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

HRD mengungkapkan, sejumlah titik jalur kereta api yang terdampak banjir dan longsor tersebar di beberapa lintasan strategis, antara lain petak Muara Satu, Krueng Geukueh, Krueng Geukueh, Bungkah, Bungkah, Krueng Mane di Kabupaten Aceh Utara, serta jalur menuju Gerugok dan Kutablang di Kabupaten Bireuen.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi, masyarakat Aceh hingga kini masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor.

"Kita berharap seluruh titik kerusakan jalur rel tersebut segera mendapatkan penanganan dan perbaikan. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Infrastruktur transportasi harus kembali berfungsi agar aktivitas rakyat, pergerakan ekonomi, dan konektivitas antarwilayah tidak terus terganggu," tegas HRD.

Ia menekankan, pembangunan dan pemulihan infrastruktur harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kerusakan akibat bencana tidak cukup hanya dicatat sebagai persoalan teknis, tetapi harus dijawab melalui langkah nyata, perencanaan yang matang, serta percepatan pekerjaan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perkeretaapian Allan Tandiono merespons aspirasi yang disampaikan HRD. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan terhadap sejumlah jalur kereta api yang mengalami kerusakan di Aceh.

Allan juga memastikan pemulihan infrastruktur perkeretaapian menjadi perhatian agar layanan transportasi dapat kembali berjalan normal dan masyarakat tidak terus menanggung dampak dari kerusakan jalur tersebut.

Langkah dan dorongan HRD ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPR RI dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang sedang menghadapi proses pemulihan pascabencana.

Sebab, infrastruktur yang kuat bukan hanya tentang jalan, jembatan, rel kereta api, atau bangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, infrastruktur merupakan fondasi kemajuan daerah, penggerak ekonomi, membuka akses pelayanan publik, serta jembatan harapan bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan.

Bagi Aceh, percepatan pemulihan jalur kereta api menjadi bagian penting dari upaya membangun kembali konektivitas dan memastikan roda kehidupan masyarakat terus bergerak Tutup HRD.(Red)