Muara Krueng Meureudu Dangkal, Pidie Jaya Buka Jalur Khusus Nelayan Sebelum Proyek Selesai

Unit Hidrologi dan Kualitas Air BWS Sumatera I bersama Balai Teknik Sungai dan Relawan Kementerian PU melakukan pengukuran tampang Sungai Krueng Meureudu.

THE ATJEH NET — Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat pengerukan Muara Krueng Meureudu untuk membuka kembali akses nelayan yang terhambat pendangkalan. Pemerintah memilih membuka jalur di sisi kiri muara lebih dulu agar kapal dapat melintas sebelum seluruh proyek normalisasi selesai.

Pendangkalan terjadi setelah timbunan lumpur akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 membuat kapal nelayan kesulitan melewati muara. Kondisi itu menghambat aktivitas melaut dan berdampak pada penghasilan warga yang bergantung pada sektor perikanan.

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengatakan pengerukan sisi kiri merupakan langkah sementara untuk mempercepat pemulihan akses nelayan. Pekerjaan di bagian muara lainnya tetap dilanjutkan secara bertahap.

“Untuk penanganan ini, saya sudah mengarahkan agar pengerukan dilakukan di sebelah kiri terlebih dahulu. Dengan begitu, masyarakat yang ingin melaut bisa lebih cepat memanfaatkan jalur tersebut,” kata Sibral saat meninjau normalisasi Muara Krueng Meureudu, Sabtu (15/8/2026).

Menurut dia, pemerintah tidak ingin nelayan harus menunggu seluruh proyek selesai sebelum kembali menggunakan jalur tersebut. Karena itu, bagian yang memungkinkan untuk segera dibuka menjadi prioritas.

Normalisasi Muara Krueng Meureudu mencakup pengerukan sepanjang 500 meter dengan kedalaman sekitar empat meter. Jalur sisi kiri ditargetkan dapat dilalui kapal nelayan pada Agustus 2026, sedangkan keseluruhan pekerjaan ditargetkan rampung pada November.

Untuk mempercepat pengerukan, pemerintah akan mengerahkan ekskavator amfibi.

“Mudah-mudahan pekerjaan sepanjang 500 meter di muara ini dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan hasil sesuai harapan masyarakat,” ujar Sibral.

Staf Humas Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Jamaluddin mengatakan pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sisi kiri muara. Progres keseluruhan normalisasi saat ini berkisar 35–40 persen.

Jalur prioritas tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu setengah bulan. Dengan pembukaan jalur itu, nelayan diharapkan dapat kembali keluar-masuk muara untuk melaut.

Anggaran tahap awal pekerjaan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp37 miliar. Pemerintah juga merencanakan tambahan anggaran sekitar Rp50 miliar pada akhir Agustus untuk melanjutkan normalisasi.

Pemulihan akses muara menjadi penting bagi nelayan karena jalur tersebut merupakan pintu keluar-masuk kapal menuju wilayah perairan. Jika akses kembali berfungsi, aktivitas penangkapan ikan dan distribusi hasil tangkapan diharapkan berangsur pulih.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah mempercepat pekerjaan sebelum memasuki puncak musim hujan.

Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober hingga Desember. Karena itu, penyelesaian pekerjaan sebelum periode tersebut dinilai penting.

“Puncak musim hujan berada pada Oktober, November, dan Desember. Kami berharap sebelum memasuki periode tersebut seluruh penanganan dapat diselesaikan,” kata Imran.

Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah segera melaporkan hambatan teknis maupun administratif agar dapat dicarikan solusi bersama.

Selain pengerukan, Satgas PRR mendorong normalisasi Krueng Meureudu dilengkapi pembangunan jembatan Armco untuk memperkuat konektivitas dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Dengan strategi membuka sisi kiri terlebih dahulu, pemerintah menargetkan persoalan akses nelayan tidak harus menunggu hingga proyek normalisasi sepanjang 500 meter selesai seluruhnya.