PHK Terus Bertambah, Akademisi UGM Ingatkan Ancaman Pengangguran dan Daya Beli Masyarakat
Gelombang PHK dinilai mengancam pasar kerja dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah didorong memperkuat perlindungan industri padat karya.
 |
| Gambar Ilustrasi |
JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih berlanjut dinilai tidak hanya berdampak pada pasar tenaga kerja, tetapi juga berpotensi menekan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah diminta segera mengambil langkah untuk melindungi industri padat karya agar lonjakan pengangguran dapat dicegah.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Tadjuddin Noer Effendi, mengatakan Satgas PHK perlu bergerak lebih cepat dengan menyiapkan kebijakan yang mampu menjaga keberlangsungan industri sekaligus mempertahankan lapangan kerja.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 705.932 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang 2020–2025. Sementara itu, pada periode Januari–Mei 2026, jumlah pekerja yang terkena PHK kembali bertambah menjadi sekitar 23.470 orang. Kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah yang merupakan pusat industri manufaktur nasional.
Menurut Tadjuddin, dampak PHK meluas hingga ke sektor sosial karena mengurangi pendapatan rumah tangga dan melemahkan daya beli masyarakat.
"PHK akan meningkatkan pengangguran terbuka, diikuti menurunnya pendapatan rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya risiko kemiskinan bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan, hingga berpotensi memicu meningkatnya tindak kriminalitas," katanya, dikutip dari Beritasatu, Senin, 5 Juli 2026.
Ia menilai tekanan terhadap industri dalam negeri turut dipengaruhi kebijakan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan tersebut memang mempermudah masuknya bahan baku impor, tetapi di sisi lain juga meningkatkan persaingan dengan produk impor berharga lebih murah.
Akibatnya, sejumlah sektor industri dalam negeri, terutama tekstil, alas kaki, keramik, dan produk konsumsi, menghadapi tekanan karena kesulitan bersaing di pasar domestik.
"Industri dalam negeri kalah bersaing sehingga produksi menurun. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha, banyak perusahaan akhirnya mengurangi pekerja melalui PHK," ujar Tadjuddin.
Industri Padat Karya Dinilai Paling Rentan
Tadjuddin memperkirakan sektor manufaktur masih akan menjadi penyumbang terbesar PHK pada paruh kedua 2026. Selain manufaktur, sektor jasa dan sebagian subsektor pertanian juga diperkirakan menghadapi tekanan.
Industri pengolahan, tekstil dan garmen, alas kaki, keramik, elektronik, otomotif, ritel, hingga logistik disebut sebagai sektor yang paling rentan. Tekanan berasal dari pelemahan permintaan, kenaikan biaya produksi, serta gangguan rantai pasok global.
Untuk menekan laju PHK, ia mendorong pemerintah memperkuat peran Satgas PHK melalui berbagai insentif bagi industri padat karya, seperti keringanan pajak, subsidi bunga kredit, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap arus impor yang dinilai mengganggu daya saing industri domestik.
Di sisi lain, perusahaan diminta menjadikan PHK sebagai langkah terakhir. Menurutnya, berbagai opsi seperti pengurangan jam kerja, sistem kerja bergilir, pembatasan rekrutmen baru, pengurangan lembur, pensiun dini secara sukarela, hingga efisiensi biaya operasional di luar tenaga kerja dapat ditempuh sebelum memutuskan melakukan pemutusan hubungan kerja.
Tadjuddin menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja di tengah perlambatan ekonomi.
Baca Juga:
