Pembangunan Huntap Pascabencana Aceh Baru 4,9 Persen, Satgas Kejar Target 37 Ribu Unit

JAKARTA – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Aceh baru mencapai 4,9 persen dari total kebutuhan 37.373 unit. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menargetkan percepatan pembangunan dengan dukungan anggaran sekitar Rp2 triliun pada 2026.

Data Posko Satgas PRR hingga 23 Juli 2026 mencatat sebanyak 1.832 unit huntap masih dalam proses pembangunan, sedangkan 401 unit telah selesai dan siap ditempati masyarakat terdampak.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, mengatakan penyediaan hunian permanen menjadi fokus utama pemulihan pascabencana dalam periode 2026–2028.

"Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Juli 2026.

Program pembangunan huntap merupakan bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh yang memperoleh alokasi anggaran Rp58,973 triliun. Nilai itu menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi nasional sebesar Rp101,166 triliun untuk periode 2026–2028.

Satgas PRR menyatakan percepatan pembangunan tetap mengacu pada aspek keselamatan dan keberlanjutan. Lokasi huntap harus sesuai tata ruang, memiliki legalitas lahan yang jelas, aman dari potensi bencana, serta didukung akses jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Kawasan yang masuk zona merah tidak akan digunakan sebagai lokasi permukiman.

Penyediaan huntap dilakukan melalui dua skema. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membangun kawasan permukiman pada lahan yang telah berstatus clear and clean. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membangun rumah di atas lahan milik warga serta menyalurkan bantuan stimulan bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.

Untuk proyek yang ditangani Kementerian PKP, proses lelang telah berjalan di sejumlah lokasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Satgas menargetkan pembangunan tahap pertama mulai berlangsung secara bertahap pada Agustus 2026.

Percepatan pembangunan juga melibatkan sejumlah lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit huntap di Aceh Utara, sedangkan Polri menangani pembangunan di Aceh Tamiang. Yayasan Buddha Tzu Chi turut merencanakan pembangunan ratusan unit rumah bagi warga terdampak.

Meski demikian, penyelesaian persoalan lahan masih menjadi tantangan di beberapa daerah. Di Aceh Tamiang, lokasi pembangunan di kawasan PT Semadam masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan mulai dikerjakan pada 2027. Adapun lokasi di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, namun proses pengadaan lahannya masih berlangsung.

Satgas PRR meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian administrasi lahan agar pembangunan tidak tertunda. Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian juga mengingatkan kepala daerah di Aceh agar proaktif menyiapkan lahan sehingga target pemulihan pascabencana dapat dicapai sesuai jadwal.