Menteri PU Pastikan Sekolah Rakyat Lhokseumawe Siap Beroperasi, MPLS Dimulai Tahun Ini

Foto Menteri PU RI, Dody Hanggodo, melihat langsung proses anak anak di Sekolah Rakyat (SR) di Lhokseumawe, Kamais (30/7/2026).

LHOKSEUMAWE – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027. Meski masih terdapat pekerjaan penyelesaian pada sejumlah bangunan pendukung, fasilitas utama dinilai telah siap beroperasi.

Saat meninjau kompleks Sekolah Rakyat di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, Kamis, 30 Juli 2026, Dody mengatakan proses belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.

"Secara umum sudah bisa difungsikan. Ada beberapa bangunan di bagian belakang yang masih dalam tahap penyelesaian, tetapi tidak mengganggu operasional sekolah," kata Dody.

Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memperoleh akses pendidikan tanpa biaya. Pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan sekaligus kebutuhan penunjang selama siswa menempuh pendidikan.

Menurut Dody, sekolah itu dilengkapi ruang kelas, asrama, perlengkapan pribadi, hingga perangkat pembelajaran berbasis teknologi seperti laptop. Seluruh fasilitas diberikan tanpa dipungut biaya.

Ia menegaskan Sekolah Rakyat tidak dibangun untuk menggantikan sekolah yang sudah ada, melainkan menjadi alternatif bagi anak-anak yang selama ini terkendala mengakses pendidikan karena faktor ekonomi.

"Program ini menjadi pelengkap agar anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang layak," ujarnya.

Dody menyebut hingga Juli 2026 pemerintah telah membangun lima Sekolah Rakyat di Provinsi Aceh. Jumlah tersebut akan terus bertambah mengikuti target pemerintah menyediakan sedikitnya satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan kota.

Sekolah Rakyat Lhokseumawe berdiri di atas lahan sekitar 8,4 hektare dengan luas bangunan mencapai 26.376 meter persegi. Proyek tersebut dikerjakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh melalui kerja sama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan anggaran APBN 2025–2026 sebesar Rp262,3 miliar.

Kawasan pendidikan itu dirancang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks sekolah dilengkapi fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan mini soccer, serta sarana penunjang lain untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui sistem pendidikan berasrama dengan pembiayaan yang ditanggung negara.