Kasus KDRT Turun, DPRK Banda Aceh Ingatkan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi
Meski kasus KDRT menurun, 91 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani di Banda Aceh hingga pertengahan 2026.
 |
| Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh Syarifah Munira |
BANDA ACEH – Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh Syarifah Munira mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius meski angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Banda Aceh menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Pernyataan itu disampaikan Syarifah saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah.
Syarifah mengatakan pencegahan KDRT tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan keluarga, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.
"Semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dan anak memperoleh rasa aman, perlindungan, dan ruang untuk berkembang. Pencegahan KDRT hanya akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Ia menilai keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Karena itu, rumah harus menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Syarifah juga menekankan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menjadi bagian penting dalam upaya mencegah kekerasan di lingkungan rumah tangga.
Data Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan kasus KDRT mengalami penurunan, dari 28 kasus pada 2023 menjadi 18 kasus pada 2024, kemudian turun lagi menjadi 13 kasus pada 2025. Meski demikian, pemerintah tetap menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan melalui program prioritas PEDULI (Perempuan, Disabilitas, dan Anak untuk Lingkungan Inklusif) dalam RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029.
Di sisi lain, data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh memperlihatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi. Sepanjang 2025 tercatat 131 kasus, terdiri atas 62 kasus terhadap perempuan dewasa, 50 kasus terhadap anak perempuan, dan 19 kasus terhadap anak laki-laki.
Sementara itu, selama Januari hingga Juni 2026, UPTD PPA telah menangani 91 kasus atau sekitar 69,5 persen dari total kasus sepanjang tahun sebelumnya.
Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari AR mengatakan angka tersebut menunjukkan perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan.
"Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan. Karena itu, penguatan edukasi masyarakat dan sistem perlindungan harus terus diperkuat melalui kolaborasi semua pihak," kata Tiara.
Sosialisasi yang menghadirkan fasilitator Said Muniruddin dari The Suficademic Supertraining itu diikuti 50 peserta yang berasal dari pengurus Balee Inong Kota Banda Aceh, aktivis Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) Provinsi Aceh, dan WPP Kota Banda Aceh. Kegiatan berlangsung sepanjang hari sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.
Baca Juga:
