DPRA Panggil Pemerintah Aceh soal Anggaran Rujukan Pasien, Tegaskan Layanan Kesehatan Tak Boleh Terhenti
DPRA meminta penjelasan Dinas Kesehatan, BPKA, TAPA, dan Sekda Aceh terkait belum tertampungnya anggaran rujukan pasien dalam DPA 2026.
 |
| Ketua DPRA, Zulfadhli. |
BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan memanggil Pemerintah Aceh untuk meminta penjelasan terkait belum tertampungnya anggaran pembiayaan rujukan pasien, biaya pendamping, dan pemulangan jenazah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. DPRA menegaskan pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti akibat persoalan administrasi dan penganggaran.
Ketua DPRA, Zulfadhli, mengatakan lembaganya telah menerima informasi mengenai surat Dinas Kesehatan Aceh yang menyebutkan pembiayaan ketiga layanan tersebut belum tersedia dalam DPA tahun ini.
"Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terganggu. Persoalan administrasi dan penganggaran tidak boleh menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan," kata Zulfadhli, Jumat, 17 Juli 2026.
Untuk mengklarifikasi persoalan tersebut, DPRA akan memanggil Dinas Kesehatan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Sekretaris Daerah Aceh, serta instansi terkait lainnya.
Menurut Zulfadhli, rapat tersebut bertujuan memperoleh penjelasan mengenai penyebab belum tersedianya anggaran sekaligus membahas langkah penyelesaian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Selain meminta penjelasan, DPRA juga mendorong Pemerintah Aceh segera menyiapkan solusi pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku. Langkah itu dinilai penting agar pembiayaan rujukan pasien, biaya pendamping, dan pemulangan jenazah tidak terhambat.
Ia menegaskan fokus utama DPRA adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan mencari pihak yang harus disalahkan.
"DPRA tidak ingin mencari siapa yang salah. Yang terpenting saat ini adalah memastikan tidak ada pasien yang gagal dirujuk dan tidak ada keluarga yang terbebani karena ketiadaan pembiayaan," ujarnya.
Zulfadhli menambahkan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga tersedia kepastian anggaran dan pelayanan kesehatan kembali berjalan sebagaimana mestinya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja sama menyelesaikan persoalan itu secara cepat dan profesional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Baca Juga:
