Aceh Jaya Bidik Predikat BB SAKIP, Kementerian PANRB Uji Akuntabilitas Kinerja Pemkab
Evaluasi Kementerian PANRB menguji efektivitas kinerja dan penggunaan anggaran Aceh Jaya untuk mendorong target predikat BB SAKIP.
![]() |
| Foto Pemkab Aceh Jaya Jalani Evaluasi SAKIP 2026 |
CALANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menjalani evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2026 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai bagian dari upaya meraih predikat BB dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Evaluasi dilakukan melalui metode in-depth interview di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Aceh Jaya, Jumat, 24 Juli 2026. Tim evaluator menggali penerapan manajemen kinerja, pengukuran capaian program, pelaporan, evaluasi internal, hingga tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian sebelumnya.
Bupati Aceh Jaya Safwandi mengikuti evaluasi secara virtual karena sedang menjalankan agenda dinas di Surabaya. Meski tidak hadir langsung, ia menyatakan proses evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih harus diperbaiki," kata Safwandi.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan dari kualitas pelayanan publik dan dampak nyata yang diterima masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Safwandi mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat implementasi akuntabilitas melalui perbaikan perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kerja di setiap organisasi perangkat daerah.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan tim evaluator Kementerian PANRB akan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
"Kami memandang setiap rekomendasi sebagai bahan koreksi yang sangat berharga. Semua masukan akan kami tindak lanjuti agar benar-benar menjadi dasar perbaikan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Safwandi menambahkan, semangat AKIP Berdampak harus menjadi budaya kerja aparatur pemerintah daerah sehingga setiap rupiah anggaran menghasilkan kinerja yang terukur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menargetkan peningkatan kualitas akuntabilitas menuju predikat BB sebagaimana tercantum dalam RPJMK Aceh Jaya 2025–2029.
Usai sambutan bupati, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Jaya Muhammad Milsa memaparkan tindak lanjut implementasi SAKIP sebelum dilanjutkan dengan sesi pendalaman bersama tim evaluator Kementerian PANRB.
Baca Juga:
