Aceh Barat Kejar Dana Rp2,8 Triliun, Proyek Irigasi Lhok Guci Masih Terganjal Anggaran

Foto Bupati Aceh Barat Temui Dirjen SDA dan Bina Marga

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melobi Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pendanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Di antaranya, lanjutan pembangunan Irigasi Lhok Guci yang masih membutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 triliun.

Bupati Aceh Barat Tarmizi bersama Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menemui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Selain Irigasi Lhok Guci, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan irigasi sekunder dan tersier, pengaman tebing sungai, kolam retensi, serta peningkatan jalan dan jembatan.

"Tahun 2026 kami mendapat alokasi sekitar Rp25 miliar dari Ditjen SDA untuk pengaman tebing serta pembangunan irigasi sekunder dan tersier," kata Tarmizi.

Nilai tersebut meningkat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp10 miliar. Adapun untuk pembangunan Irigasi Lhok Guci, pemerintah pusat masih membahas besaran anggaran lanjutan. Pada 2025, proyek tersebut memperoleh dukungan dana Rp35 miliar.

Menurut Tarmizi, proyek Irigasi Lhok Guci masih memerlukan sekitar Rp2,5 triliun agar dapat diselesaikan. Sementara pembangunan kolam retensi diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar.

Di sektor jalan, Aceh Barat juga mengajukan tambahan dukungan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada 2025, pemerintah daerah menerima anggaran Instruksi Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp14 miliar untuk ruas RGM-Meureubo.

"Tahun ini kami mengusulkan dua paket dengan total sekitar Rp28 miliar. Dari pembahasan sementara baru satu usulan yang dapat diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Kami berharap dua paket tersebut bisa disetujui," ujarnya.

Untuk penanganan pengaman tebing dan muara yang terdampak bencana, Tarmizi mengatakan pembiayaannya akan dibahas melalui Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian nilai anggaran dan daftar usulan yang disetujui.

Ia mengakui keterbatasan anggaran Kementerian PUPR akibat efisiensi belanja menjadi salah satu kendala percepatan proyek. Karena itu, pemerintah daerah turut membahas kemungkinan pembiayaan melalui skema pinjaman luar negeri (loan) yang difasilitasi pemerintah pusat.

"Kementerian PU akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk membahas skema tersebut," kata Tarmizi.

Sementara itu, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kolam retensi masih berlangsung. Prosesnya melibatkan sejumlah balai teknis Kementerian PUPR, antara lain Balai Teknik Pantai di Buleleng, Balai Teknik Sungai di Solo, serta Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan di Bandung.

Menurut Tarmizi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga teknis tersebut agar dokumen perencanaan dapat segera rampung dan proyek siap memasuki tahap pelaksanaan ketika pendanaan tersedia.