Pemerintah dan BI Kompak Jaga Ekonomi, BI Rate Naik dan Rp100 Triliun Disiapkan untuk Likuiditas

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu (kanan) saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Penguatan koordinasi itu menjadi salah satu hasil pertemuan yang melibatkan pimpinan DPR RI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu mengatakan gejolak ekonomi global mulai memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, terutama melalui kenaikan harga minyak yang berpotensi mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat.

Menurut dia, menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama pemerintah dalam jangka pendek. Untuk itu, koordinasi kebijakan antarotoritas dinilai penting agar kepercayaan pelaku usaha dan investor tetap terjaga.

Meski tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, Mari Elka menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap cukup kuat sehingga pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bank sentral telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satunya dengan menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen dalam sebulan terakhir.

Menurut Destry, kebijakan tersebut diikuti penyesuaian berbagai instrumen moneter dan berhasil mendorong masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.

Hingga 26 Juni 2026, aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat sekitar US$9 miliar secara *year to date*. Angka tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Selain menaikkan suku bunga, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas melalui operasi moneter. Nilainya meningkat dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei menjadi sekitar Rp1.000 triliun pada akhir Juni untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing.

Di sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam kondisi sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Juda, penerimaan pajak hingga Mei tumbuh 19,1 persen, sementara realisasi belanja negara telah melampaui 30 persen dari target tahun berjalan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia juga memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026. Selain itu, disiapkan dana siaga sebesar Rp100 triliun yang dapat digunakan apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas sektor perbankan.

Kebijakan tersebut ditempuh karena permintaan kredit dari dunia usaha masih relatif tinggi. Pemerintah berharap dukungan likuiditas dapat menjaga pertumbuhan kredit perbankan tetap berada di kisaran dua digit setelah pada Mei 2026 tercatat tumbuh sekitar 11,5 persen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sinergi diperlukan tidak hanya dalam perumusan kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga dalam penyelesaian berbagai persoalan sektor riil, termasuk pemenuhan kebutuhan energi bagi industri.

Pemerintah berharap koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan lembaga terkait mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan kepercayaan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.