Bantuan Banjir Aceh Utara Mandek di Jakarta, 98 Ribu KK Masih Menunggu Cairnya Anggaran Pusat

ACEH UTARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan penyaluran bantuan untuk korban banjir masih tertahan di tingkat pusat. Seluruh usulan bantuan disebut tinggal menunggu pencairan anggaran setelah data penerima rampung diverifikasi.

Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, mengatakan data korban yang dihimpun oleh BPBD Aceh Utara sudah diserahkan ke Jakarta melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera serta sejumlah kementerian terkait.

Data tersebut telah disusun secara by name by address (BNBA) dan ditetapkan dalam empat Surat Keputusan bupati sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Total data usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mencapai 98.530 kepala keluarga (KK). Usulan itu dibagi dalam empat tahap: 667 KK pada tahap pertama, 4.043 KK tahap kedua, 58.528 KK tahap ketiga, dan 35.292 KK tahap keempat.

Menurut Pemkab, proses di tingkat pusat kini menjadi kunci pencairan bantuan. Pemerintah daerah menyebut kondisi ekonomi warga masih tertekan akibat belum pulihnya sektor mata pencaharian.

Lahan pertanian, terutama sawah dan tambak, belum kembali produktif. Sementara nelayan belum dapat melaut karena peralatan yang rusak dan hilang. Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga masih terdampak karena kerusakan usaha pascabanjir.

Data 98.530 KK tersebut akan menjadi basis satu data terpadu untuk berbagai skema bantuan, mulai dari jaminan hidup, stimulan ekonomi, dana tunggu hunian, hingga perbaikan rumah rusak kategori ringan, sedang, dan berat.

Untuk tahap ketiga sebanyak 58.528 KK, sekitar 52.360 KK di antaranya telah berstatus terverifikasi bersih atau clear data.

Pemerintah daerah menyebut Kementerian Sosial bersama Kementerian Keuangan akan memproses pencairan setelah anggaran diturunkan. Namun hingga kini, Pemkab masih menunggu kepastian jadwal pencairan dari pusat.