Wagub Aceh Mengetuk Pintu Pusat, Memburu Dukungan Pemulihan Pascabencana

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, saat melakukan Silaturahmi dan Audiensi dengan Menteri Dalam Negeri RI, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan & Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D, beserta jajaran, di Kantor Kemendagri RI, Jakarta, Kamis, (21/5/2026).

JAKARTA - Lorong-lorong kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya, Kamis siang pekan ini. Di tengah agenda pemerintahan yang padat, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah datang membawa satu misi: memastikan proses pemulihan dan rehabilitasi wilayah terdampak bencana di Aceh tidak berjalan lambat.

Sejak pagi hingga sore, Fadhlullah menjalani serangkaian pertemuan dengan pejabat Pemerintah Pusat. Agenda itu bukan sekadar silaturrahmi formal. Ada pembahasan serius mengenai pembangunan daerah, penguatan fiskal Aceh, hingga percepatan rehabilitasi kawasan terdampak bencana, terutama di wilayah barat selatan Aceh.

Pertemuan pertama berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fadhlullah bertemu Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR).

Dalam pertemuan itu, pembicaraan berfokus pada langkah percepatan pemulihan daerah terdampak bencana di Aceh. Pemerintah Aceh meminta dukungan lebih konkret dari Pemerintah Pusat agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan terarah.

Bagi Aceh, isu pemulihan pascabencana bukan perkara sederhana. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi warga, hingga persoalan sosial menjadi pekerjaan rumah yang masih membayangi sejumlah daerah.

Fadhlullah mengatakan Pemerintah Aceh terus membuka jalur komunikasi aktif dengan pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera direspons.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pemulihan dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat terus kami perkuat,” ujar Fadhlullah.

Usai pertemuan dengan Tito Karnavian, agenda berlanjut ke pembahasan lain yang tak kalah penting: kondisi fiskal daerah.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Fadhlullah menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Pertemuan itu membahas penguatan kapasitas fiskal Aceh, optimalisasi tata kelola keuangan daerah, hingga sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah.

Di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan pembangunan, Aceh membutuhkan ruang fiskal yang lebih kuat. Pemerintah daerah juga dituntut menjaga efektivitas belanja publik di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Fadhlullah, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi penting agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kami berharap hubungan koordinasi yang baik ini dapat terus diperkuat, sehingga Aceh memperoleh dukungan yang maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan daerah,” katanya.

Namun agenda terpenting tampaknya berlangsung menjelang sore.

Pada pukul 15.00 WIB, Fadhlullah bersama Bupati dan Ketua DPRK Nagan Raya menghadiri rapat bersama Satgas PRR di Posko Nasional PRR Jakarta. Pertemuan itu juga dihadiri Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Brigjen Pol. Wahyu Bintono Hari Bawono beserta jajaran.

Kabupaten Nagan Raya menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut. Pemerintah Aceh meminta percepatan dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan infrastruktur, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, serta berbagai dampak pascabencana lainnya.

Di forum itu, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak ingin proses pemulihan berjalan lamban sementara masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana.

“Pemerintah Aceh berkomitmen mengawal proses pemulihan dan rehabilitasi agar berjalan cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami juga mengapresiasi perhatian serta dukungan Pemerintah Pusat melalui Satgas PRR,” ujarnya.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Aceh menjadi kunci utama percepatan pemulihan.

Bagi Aceh, pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali jalan, jembatan, atau fasilitas umum. Lebih dari itu, yang sedang dipulihkan adalah aktivitas ekonomi warga, rasa aman masyarakat, dan harapan agar kehidupan bisa kembali berjalan normal.

“Kami berharap seluruh langkah yang sedang disiapkan dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas dengan baik dan roda perekonomian daerah dapat pulih lebih cepat,” kata Fadhlullah.

Di Jakarta, pertemuan-pertemuan itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun bagi daerah terdampak bencana di Aceh, hasil koordinasi tersebut dapat menentukan seberapa cepat kehidupan masyarakat kembali bergerak.