Di Tengah Isu Kebocoran Data, Pakar Siber Sebut Sistem Bank Nasional Masih Tergolong Kuat
 |
| Di Tengah Isu Kebocoran Data, Pakar Siber Sebut Sistem Bank Nasional Masih Tergolong Kuat Gambar AI/The Atjeh |
JAKARTA - Isu kebocoran data yang menyeret nama sejumlah institusi perbankan kembali memunculkan kegelisahan di ruang digital. Di media sosial, percakapan soal data nasabah yang disebut-sebut beredar di dark web menyebar cepat, memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan simpanan mereka di bank.
Namun di tengah riuh kekhawatiran itu, praktisi keamanan digital Syahraki Syahrir menilai publik tidak perlu panik berlebihan.
Menurut pria yang akrab disapa Raki itu, sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang dalam pengelolaan keamanan teknologi informasi di Indonesia. Selama bertahun-tahun, industri keuangan berada dalam pengawasan ketat regulator dengan standar keamanan yang terus diperbarui.
“Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital,” kata Raki melalui sambungan telepon, Sabtu, 23 Mei 2026, dilansir dari Bisnis.
Raki yang juga CEO Veda Praxis menjelaskan bahwa keamanan sistem perbankan nasional dibangun melalui pengawasan berlapis. Regulasi terkait keamanan siber, perlindungan data, hingga manajemen risiko terus diperketat seiring meningkatnya ancaman kejahatan digital.
Karena itu, ia menilai tidak tepat jika setiap isu data yang muncul di internet langsung diasumsikan berasal dari kebocoran sistem inti bank.
Belakangan, sejumlah data yang diklaim berasal dari institusi keuangan memang ramai diperjualbelikan atau dipublikasikan di dark web. Namun menurut Raki, dark web hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum dan kerap digunakan untuk aktivitas anonim, termasuk penyebaran data ilegal yang belum tentu terverifikasi.
“Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa ekosistem digital modern membuat sistem perbankan tidak lagi berdiri sendiri. Bank kini terhubung dengan banyak layanan eksternal, mulai dari penyedia teknologi, vendor infrastruktur, hingga mitra layanan digital lainnya.
Kondisi itu membuka kemungkinan bahwa kebocoran data bisa berasal dari rantai layanan di luar sistem inti perbankan.
“Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana,” kata alumnus Universitas Padjadjaran itu.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga mengingatkan bahwa keamanan digital tidak hanya bergantung pada sistem bank, tetapi juga perilaku pengguna.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan ancaman kejahatan siber tetap dapat terjadi apabila masyarakat lalai menjaga kerahasiaan data pribadinya.
“Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya,” ujar Friderica seperti dikutip dari Antara.
Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menilai meningkatnya kompleksitas teknologi digital membuat modus kejahatan siber juga semakin canggih. Sementara itu, tingkat literasi digital masyarakat dinilai masih belum merata.
Fenomena itu terlihat dari masih maraknya penipuan digital yang memanfaatkan kelengahan pengguna, mulai dari phishing, tautan palsu, hingga pencurian OTP dan PIN melalui sambungan telepon atau pesan instan.
Menurut Raki, ancaman terbesar justru sering muncul dari sisi manusia, bukan teknologi.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah memberikan data sensitif kepada pihak yang mengatasnamakan bank ataupun institusi tertentu.
“Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada,” katanya.
Raki menilai budaya kehati-hatian kini menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi maupun instruksi tertentu di ruang digital.
“Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang,” ujar penulis buku Digital Governance itu.
Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, isu keamanan data memang menjadi kegelisahan baru. Namun bagi para praktisi keamanan siber, ancaman terbesar bukan semata soal kecanggihan peretas, melainkan seberapa disiplin pengguna menjaga pintu masuk data pribadinya sendiri.
