HRD Desak Kementerian PU Segera Perbaiki Tanggul Irigasi Pante Labu-Rumoh Rayeuk, Akses Pendidikan dan Ekonomi Lumpuh

ACEH UTARA- Anggota Komisi V DPR RI Dapil Aceh II, H. Ruslan M. Daud, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera memperbaiki tanggul irigasi yang putus akibat banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu.

Tanggul yang menghubungkan Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur dengan Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara itu bukan hanya berfungsi sebagai pengaman irigasi, tetapi juga menjadi akses jalan utama antarwilayah.

Kerusakan tanggul tersebut kini berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan dan ekonomi warga di dua kabupaten.

Anak Sekolah Terpaksa Menyeberang dengan Rakit

Saat meninjau lokasi pada Jumat (27/2/2026), Ruslan yang akrab disapa HRD didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Irsyadi, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum setempat, melihat langsung badan tanggul yang tergerus dan tidak bisa dilalui kendaraan maupun pejalan kaki.

"Yang paling memprihatinkan adalah anak-anak sekolah. Karena akses jalan terputus, mereka terpaksa menggunakan rakit atau sampan untuk menyeberang ke desa sebelah demi bisa bersekolah," kata HRD.

Sebagian besar anak dari Desa Pante Labu bersekolah di Desa Rumoh Rayeuk karena jaraknya lebih dekat dibanding alternatif lain. Putusnya tanggul membuat jalur tercepat tidak dapat dilalui, sehingga warga harus memutar jauh atau menyeberangi sungai dengan risiko keselamatan.

HRD menegaskan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut hak dasar anak atas pendidikan dan keselamatan jiwa.

Dampak Ekonomi: Distribusi Hasil Panen Tersendat

Selain berdampak pada sektor pendidikan, kerusakan tanggul juga mengganggu sistem irigasi pertanian dan distribusi hasil panen warga. Tanggul tersebut selama ini menopang aliran air untuk sawah dan menjadi jalur utama pengangkutan hasil pertanian.

Akibatnya, biaya angkut hasil panen meningkat karena petani harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Mobilitas barang dan jasa antar desa pun melambat, memukul pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan kecil.

"Ini bukan sekadar infrastruktur rusak. Ini soal keberlangsungan ekonomi masyarakat dan akses pendidikan anak-anak. Perbaikannya harus menjadi prioritas," tegas HRD.

Kementerian PU Siap Tindak Lanjut

Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Budi Setiadi selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan Satker OP, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan.

"Kami akan berkoordinasi untuk percepatan penanganan dan memastikan langkah teknis segera dilakukan," ujarnya.

HRD memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga realisasi pembangunan kembali tanggul benar-benar dilakukan.

Ia berharap penanganan cepat dapat memulihkan konektivitas antarwilayah, menekan potensi kerugian ekonomi masyarakat, serta menjamin anak-anak dapat kembali bersekolah dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatan di sungai.(Red)