Optimalkan Bantuan Presiden, Bupati Bireuen Gandakan Pengadaan Lembu Meugang untuk Korban Banjir
0 menit baca
BIREUEN- Pemerintah Kabupaten Bireuen mengoptimalkan penyaluran dana bantuan kemanusiaan dari Presiden Republik Indonesia senilai Rp2.250.000.000 untuk mendukung tradisi meugang bagi masyarakat terdampak banjir menjelang Ramadan 1447 Hijriah.
Dana yang semula dialokasikan untuk pengadaan 45 ekor lembu tersebut, setelah melalui pemetaan dan evaluasi kebutuhan di lapangan, dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh desa terdampak. Atas dasar itu, Bupati Bireuen mengambil langkah strategis dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia sehingga mampu merealisasikan pembelian 90 ekor lembu, atau dua kali lipat dari rencana awal, tanpa penambahan pagu dana.
Kebijakan ini ditempuh guna memastikan distribusi bantuan lebih merata, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir dan membutuhkan dukungan menjelang momentum meugang, tradisi pembelian dan konsumsi daging menyambut Ramadan di Aceh.
"Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian Bapak Presiden kepada masyarakat Bireuen. Tanggung jawab kami adalah memastikan bantuan ini dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal. Dengan anggaran yang sama, kami berupaya menghadirkan 90 ekor lembu agar lebih banyak warga yang merasakan langsung manfaatnya," ujar Bupati Bireuen.
Saat ini, seluruh lembu bantuan telah berada dalam masa karantina di pasar hewan Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, untuk memastikan kelayakan dan kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Proses distribusi dijadwalkan mulai Selasa, 17 Februari 2026.
Penyaluran akan dilakukan melalui para keuchik (kepala desa) dengan disaksikan camat setempat, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, keuchik akan mendistribusikan daging kepada warga sesuai data penerima yang telah diverifikasi sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pengadaan hingga distribusi, dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik serta pengawasan berjenjang. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pascabencana, sekaligus memastikan tidak ada warga terdampak yang terabaikan dalam momentum penting menjelang Ramadan.(Red)
