Dugaan Penyalahgunaan Dana Publik di Balik HUT ke-26 Kabupaten Bireuen, DPRK Desak Audit Khusus

BIREUEN- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Bireuen yang digelar pada Oktober 2025 lalu, kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Acara yang seharusnya menjadi momentum refleksi pembangunan daerah itu, justru diwarnai dugaan penyalahgunaan dana publik, tumpang tindih anggaran, hingga praktik tidak transparan dalam pengelolaannya.

Kritik keras datang dari Anggota DPRK Bireuen, Nanda Rizka, S.Pd.I., M.Pd., Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Kepada wartawan, Jumat (7/11/2025), politisi muda yang akrab disapa Abi Nanda itu menyebutkan, penggunaan dana publik pada perayaan HUT ke-26 Bireuen sarat kejanggalan dan berpotensi kuat terjadi penyimpangan.

"Dana APBK Bireuen, ditambah kontribusi SKPK, para camat di 17 kecamatan, bantuan CSR dari perbankan, donatur, serta sponsor, semuanya dikelola tanpa kejelasan. Tidak ada laporan pertanggungjawaban yang transparan," tegas Abi Nanda.

Menurutnya, muncul indikasi kuat adanya dugaan klaim ganda dan pengalihan anggaran dari sejumlah SKPK serta kecamatan. Bahkan, panitia pelaksana kegiatan disebut-sebut dikendalikan oleh istri Bupati Bireuen bersama adik kandung Bupati yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen.

"Kalau benar demikian, ini bukan hanya pelanggaran etika birokrasi, tapi juga berpotensi melanggar hukum karena ada konflik kepentingan dalam pengelolaan dana publik," ujar Abi Nanda menegaskan.

Dana CSR dan Donatur Diduga Tak Transparan

Sejumlah sumber internal Pemkab Bireuen mengungkapkan adanya ketidakterbukaan terhadap dana kontribusi pihak ketiga dan sponsor, termasuk CSR perbankan dan donatur. Tidak ada mekanisme publik yang memuat besaran dana yang diterima, rincian pengeluaran, serta peruntukannya.

"Ketertutupan seperti ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan, karena tanpa laporan rinci, dana publik bisa saja mengalir untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," lanjut Abi Nanda.

DPRK Bireuen, katanya, mendesak Inspektorat Kabupaten Bireuen segera melakukan audit khusus dan terbuka terhadap seluruh aliran dana HUT ke-26, baik dari APBK maupun kontribusi pihak swasta.

"Audit ini harus menyeluruh, bukan formalitas. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan," pinta Abi Nanda.

Video Pribadi Bupati dan Konser Musik Jadi Sorotan

Selain masalah dana, perayaan HUT Bireuen juga menuai kritik karena menampilkan video pribadi Bupati Mukhlis yang memperlihatkan dirinya tengah berburu babi di kawasan hutan Bireuen. Tayangan itu disebut tidak pantas ditampilkan dalam acara resmi pemerintah.

"Binatang itu haram dalam Islam. Menampilkan aktivitas berburu babi di forum resmi pemerintahan adalah tindakan tidak beretika dan mencederai nilai-nilai Syariat Islam," tegasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Bireuen juga dinilai mengabaikan hasil kesepakatan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, yang sebelumnya telah melarang konser musik di ruang publik karena dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam.

"Namun yang terjadi justru sebaliknya, Pemkab menggelar konser musik di lapangan terbuka, dengan laki-laki dan perempuan berbaur hingga larut malam. Ini sangat bertentangan dengan kesepakatan ulama," tambahnya.

Pakar: "Bukan Sekadar Soal Uang, Tapi Soal Kepercayaan Publik"

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, minimnya transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam penggunaan dana publik merupakan sinyal lemahnya sistem akuntabilitas di lingkungan Pemkab Bireuen.

"Acara publik yang dibiayai APBK wajib disertai laporan keuangan terbuka. Tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan semata soal uang, tapi soal moralitas dan kejujuran pejabat daerah," ujar seorang pengamat pemerintahan lokal yang enggan disebutkan namanya.

Ujian Integritas Pemerintah Daerah

Kini, DPRK Bireuen menuntut transparansi total dari seluruh panitia HUT Kabupaten Bireuen, serta meminta agar hasil audit dipublikasikan kepada masyarakat.

Masyarakat pun berharap, audit tersebut tidak berhenti di meja laporan, tetapi benar-benar menelusuri setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBK maupun kontribusi pihak ketiga.

Perayaan yang seharusnya menjadi panggung prestasi, kini justru menjadi ujian moral dan integritas Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Apakah mereka akan membuka data secara jujur kepada publik, atau memilih menutupi praktik pengelolaan dana yang sarat kontroversi-kini menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.(Rel)