HRD: Bireuen Bukan Milik Kelompok, Tapi Milik Semua-Mari Kita Bangun Bersama
0 menit baca
BIREUEN- Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menegaskan bahwa Kabupaten Bireuen bukanlah milik pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat yang wajib dijaga dan dibangun bersama.
"Bireuen ini milik kita semua. Siapa pun yang punya niat baik dan kepedulian terhadap daerah ini berhak ikut serta dalam membangun dan menyejahtera kan masyarakat," ujar HRD dalam kegiatan coffee morning bersama wartawan di kediamannya, Komplek Maligoe Residen, Cot Gapu, Bireuen, Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan hanya akan terwujud jika dilandasi dengan kejujuran, integritas, serta semangat kolaborasi antar semua elemen.
"Pembangunan yang sehat lahir dari niat yang bersih. Jangan biarkan kepentingan pribadi atau kelompok menghambat kemajuan bersama," tegas mantan Bupati Bireuen itu.
Dalam kesempatan tersebut, HRD juga mendorong insan pers untuk lebih aktif mengawal isu-isu strategis pembangunan di Bireuen. Ia menyarankan agar wartawan tidak hanya menyoroti persoalan di lapangan, tetapi juga melakukan audiensi langsung dengan Bupati atau dinas terkait guna menyampaikan temuan dan aspirasi masyarakat.
Namun, HRD mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan wajib dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai syarat mutlak untuk dapat diakomodasi melalui dana APBN.
"Tanpa DED, usulan pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Itu aturan dan harus kita patuhi bersama," jelasnya.
HRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyingkirkan ego sektoral dan mengedepankan semangat gotong royong demi terciptanya pembangunan yang adil dan merata.
"Ketika kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan pribadi, maka jalan pembangunan akan terbuka. Mari bersatu, karena masa depan Bireuen adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya penuh semangat.
Sebagai wakil rakyat di Senayan, HRD menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bireuen. Ia menyebut, berbagai proyek infrastruktur telah berhasil diperjuangkannya melalui dana APBN, mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, tanggul pencegah abrasi, serta berbagai program infrastruktur lainnya dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
"Ini bagian dari tanggung jawab moral dan politik saya untuk memastikan Bireuen tidak tertinggal," tegas HRD.
Menutup pertemuan, HRD menyerukan agar pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mengedepankan kebijakan pembangunan yang bebas dari kepentingan politik, kelompok, maupun pribadi.
"Pembangunan yang berpihak pada rakyat adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk generasi mendatang," pungkasnya.(Rel)
