Ketua JASA Bireuen Nilai Desakan PETA Copot Ketua DPRA Bermuatan Politik dan Melemahkan Demokrasi

BIREUEN-Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Kabupaten Bireuen, Tgk Mauliadi, menilai desakan Ketua Pembela Tanah Air (PETA), Teuku Sukandi, agar Mualem mencopot Ketua DPRA Zulfadhli, sebagai manuver politik murahan yang sarat kepentingan kelompok tertentu. (3 September 2025).

Menurutnya, tudingan bahwa pernyataan Zulfadhli saat unjuk rasa 1 September 2025 telah melanggar konstitusi adalah tuduhan berlebihan, tendensius, dan tidak memiliki dasar yang kuat. "Itu bukan pelanggaran konstitusi, tapi ekspresi politik yang sah. Kalau pernyataan politik langsung dijadikan alasan untuk menggulingkan Ketua DPRA, jelas ada agenda tersembunyi di balik manuver tersebut," tegas Mauliadi.

Ia menilai seruan PETA lebih mengutamakan ambisi politik ketimbang kepentingan rakyat Aceh. "Kami melihat ada upaya menunggangi isu ini untuk melemahkan posisi Ketua DPRA yang sah. Ada aroma kepentingan untuk mengisi jabatan Ketua DPRA, bukan soal konstitusi atau kepentingan rakyat," ujarnya dengan nada keras.

Mauliadi juga menegaskan, Zulfadhli selama ini dikenal lantang memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh, sehingga wajar jika pihak-pihak tertentu merasa terusik dengan sikap kritisnya. "DPRA itu lembaga terhormat, bukan gelanggang politik transaksional. Jangan biarkan DPRA dipermainkan oleh kelompok yang haus kekuasaan," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung bahwa setelah dua dekade perdamaian Aceh, masih banyak poin-poin perjanjian MoU Helsinki yang diabaikan. "Dalam kondisi seperti ini, wajar Ketua DPRA bersuara keras. Yang aneh justru pihak-pihak yang berusaha membungkam suara rakyat dengan dalih konstitusi," kritiknya.

Ketua JASA Bireuen mengimbau semua pihak untuk menahan diri dari manuver politik kotor yang berpotensi menciptakan kegaduhan baru. "Rakyat sudah jenuh dengan drama elite. Yang dibutuhkan sekarang adalah penyelesaian persoalan rakyat, bukan perebutan kursi dan kepentingan pribadi," pungkasnya.(Rel)