Ketua IPNU Bireuen: Diamnya Bupati Bukti Restu Terselubung atas Penyerobotan Tanah Adat di Peudada
BIREUEN- Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Bireuen melontarkan kritik keras terhadap Bupati Bireuen yang dinilai abai, bahkan cenderung memberi restu terselubung terhadap dugaan penyerobotan tanah adat di Kecamatan Peudada. Dalam siaran pers yang dirilis Kamis, 17 Juli 2025, Ketua PC IPNU Bireuen, Khairul Amri, menyebut sikap diam Bupati bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk pembiaran sistematis terhadap pelanggaran hak-hak masyarakat adat.
"Tanah adat bukan hanya hamparan lahan, tapi nyawa, identitas, dan kehormatan masyarakat adat. Ketika tanah itu diserobot dengan dalih investasi atau kepentingan elite tertentu, lalu pemerintah memilih bungkam—itu bukan netralitas, itu kejahatan yang dibungkus kekuasaan," tegas Khairul Amri.
Menurut Khairul, masyarakat adat di Peudada telah hidup berdampingan secara damai dengan tanah leluhur mereka selama puluhan tahun. Namun, belakangan ini muncul aktivitas yang patut dicurigai sebagai upaya sistematis penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang diduga berkolusi dengan kekuasaan.
"Kami menduga ini bukan sekadar penyerobotan, tapi proses penghilangan hak secara terstruktur. Dan ketika pemimpin daerah memilih diam, maka publik berhak curiga—ada apa di balik diam itu?" ujarnya tajam.
IPNU Bireuen menilai tindakan Bupati yang tidak mengambil langkah tegas sebagai pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Alih-alih berdiri bersama rakyat yang tertindas, kepala daerah justru terkesan menutup mata terhadap praktik yang berpotensi melahirkan konflik agraria dan kehancuran ekologis.
"Kami tegaskan: diamnya Bupati adalah bentuk persetujuan. Dalam konteks ketidakadilan, ketidakpedulian adalah bagian dari kejahatan itu sendiri," sambung Khairul.
IPNU mendesak Bupati agar segera turun ke lapangan, menghentikan segala bentuk perampasan lahan, mengusut aktor-aktor di baliknya, dan memastikan tanah adat tetap berada di tangan rakyat.
"Bupati harus memilih: berpihak pada rakyat atau menjadi bagian dari mesin perampas tanah. Tidak ada jalan tengah," tandas Khairul.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa IPNU tidak akan tinggal diam dan siap bersama masyarakat mempertahankan tanah adat sampai titik akhir.
