JASA Bireuen: Pengorbanan Pejuang GAM Jangan Hanya Dinikmati Pejabat

Acara berlangsung di KCA99 Coffee dan Resto Bireuen, Jalan, Medan-Banda Aceh, Cot Bada Tunong, Peusangan. Minggu 23 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Ketua JASA Bireuen, Tgk Mauliadi, menyoroti ketimpangan dalam distribusi hasil perjuangan Aceh. Ia menegaskan bahwa sejak penandatanganan MoU Helsinki, Aceh telah menerima banyak aliran dana, tetapi kesejahteraan mantan pejuang GAM, keluarga syuhada, dan rakyat kecil masih jauh dari harapan.

"Hasil perjuangan ini jangan hanya dinikmati oleh segelintir pejabat. Jangan sampai uang hasil perang hanya berputar di tangan elite pemerintahan, sementara pejuang GAM, Aneuk Syuhada, dan rakyat yang dulu berkorban justru hidup dalam kesulitan," ujar Mauliadi.

Ia menekankan bahwa perjuangan GAM bukan semata-mata untuk kepentingan segelintir orang yang kini berkuasa. Sebaliknya, dana yang mengalir ke Aceh seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya memperkaya pejabat atau kelompok tertentu.

Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, dalam kesempatan itu mengakui bahwa Aceh sangat bergantung pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Ia berharap pemerintahan yang dipimpinnya bisa membawa kemajuan bagi daerah. Namun, pernyataan ini dinilai hanya sekadar retorika tanpa solusi konkret atas ketimpangan yang ada.

Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRK Bireuen, Surya Darma, SH, menyatakan komitmennya untuk membantu Aneuk Syuhada Aceh di wilayah Batee Iliek. Namun, janji semacam ini sudah sering terdengar, tanpa realisasi nyata bagi para mantan pejuang dan keluarga mereka.

Anggota DPRA, Rusyidi Mukhtar, S. Sos, juga menyinggung tentang perpanjangan dana Otsus dan migas untuk Aceh. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah, sejauh mana dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan politik dan elite pemerintahan?

Rusyidi Mukhtar mengajak eksekutif dan legislatif untuk bersatu membangun Bireuen. Ia menekankan bahwa politik telah usai dan tak boleh ada perpecahan lagi. Namun, kenyataannya, kebijakan yang diambil sering kali masih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kesejahteraan rakyat.

Acara buka puasa dan silaturahmi ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hadir pula Ketua PMI Bireuen, Edi Saputra (Obama), eks Panglima GAM, serta ratusan Aneuk Syuhada Aceh Wilayah Batee Iliek.

Namun, tanpa kebijakan nyata yang berpihak kepada para mantan pejuang dan rakyat kecil, acara seperti ini hanya akan menjadi seremonial belaka-ajang pencitraan bagi pejabat, sementara mereka yang berjuang di masa lalu tetap terpinggirkan.(MS)