Disaat Kondisi Ekonomi Rakyat Bireuen Carut Marut, Fraksi PA Pertanyakan Penyebab SILPA

author photoM. Sulaiman
7 Agu 2022 - 23:27 WIB

BIREUEN-Di saat ekonomi Mayarakat Bireuen dalam keadaan kondisi carut marut pada saat dilanda Covid-19, maka Fraksi Partai Aceh sangat menyayangkan sikap ke tidak tegasan Bupati Bireuen yang setiap tahun APBK selalu ada sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), perlu disikapi secara tengas dimana penyebab terjadi SILPA," atau ada yang bermin di balik terjadi SILPA yang begitu banyak.


Hal tersebut dipertanyakan pada 4 Agustus 2022. dalam Rapat yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, rapat Paripurna ll masa sidang lll tahun Anggaran 2021-2022, dengan agenda mendengar jawaban Bupati Bireuen terhadap pandangan Fraksi-Fraksi di DPRK, terkait Qanun LPJ Bupati dan LHP BPK-RI,


Dipertanyakan oleh Fraksi Partai Aceh. Sufyannur, sapaan Waled Yan. Fraksi PA sangat menyayangkan dengan terjadinya setiap tahun APBK Bireuen selalu ada sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang begitu banyak, ini perlu disikapi secara tegas,


"Dipertanyakan Kepada Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar, A. Gani., SH. M.Si kenapa setiap Tahun APBK Bireuen selalu ada sisa lebih Pembiayaan Anggaran yang begitu banyak??


Fraksi Partai Aceh menilai selama ini Bupati Bireuen tidak serius dalam mengali pontensi dan mengutip serta mengawasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak maupun retribusi daerah, sesuai seperti temuan LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2021,


tentu kami menyarakankan kepada saudara Bupati Bireuen di akhir masa jabatannya semoga ada terobosan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bireuen.


Waled Yan, berharap kepada Bupati Bireuen H. Muzakkar A Gani dapat memberikan penjelasan atas terjadinya SILPA, serta Terkait Temuan BPK-RI di setiap SKPK di lingkungan Pemkab Bireuen.


Sebelumnya, Fraksi Partai Aceh Sudah berulang kali mengingatkan Bupati Bireuen, bahwa pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap bawahannya kususnya SKPK dalam penggunaan Anggaran, harus sesuai dengan Peraturan dan Perundang- Undang yang berlaku,


Fraksi Partai Aceh melihat begitu banyaknya temuan dalam LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2021 pada SKPK di lingkungan Pemerintahan Bireuen, kita menunggu Penjelasan Bupati Bireuen, ujar Waled Yan.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Aceh terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang Disampaikan dihadapan forum Sidang Dewan, oleh Waled Yan.(MS)
KOMENTAR