Terkait Pemangkasan Jerih Perangkat Desa, Yufaidir SE Minta Jangan Jadikan Mereka Tumbal

author photoM. Sulaiman
8 Nov 2020 - 20:08 WIB

BIREUEN- Timbul Polemik tidak sedap di kalangan Perangkat Desa, berkaitan Pemerintah Kabupaten Bireuen berencana pengurangan jerih aparatur Gampong, kali ini Ketua Komisi l DPRK Bireuen Yufaidir SE, angkat suara, 

Menuai reaksi pedas disuarakan Oleh Yufaidir SE yang merupakan Ketua Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen, mengecam keras kebijakan Pemerintah Bireuen, jangan di jadikan tumbal kepada aparatur Pemerintahan gampong.

Ketua Komisi l DPRK Bireuen Yufaidir SE, Kepada Wartawan minggu 8-11-2020 sore, menggapi terkait kebijakan wacana pengurangan jerih perangkat desa di seluruh kabupaten bireuen, yang akan ditetapkan mulai TA 2021, berdalih DAU tambahan SILTAP tidak ditransfer lagi ke daerah, Keder Partai Aceh (PA) menilai itu tidak beralasan dan tidak rasional, sangat terkesan akal akalan saja,

Yufaidir meminta kepada Pemerintah Bireuen, untuk tidak sewanang-wenang, jangan latah itu beresiko tinggi bagi Pemerintah, bila tetap memaksakan pemotongan jerih aparatur gampong yang berjumlah 5 ribu orang lebih dan hal ini dapat mengorbakn Masyarakat di pedesaan. Berharap pengelolaan dana alokasi umum (DAU), harus benar benar transfaran, sesuai aturan, mekanisme berlaku, minta Politisi Partai Aceh itu.

"Lanjut Yufaidir, jangan korbankan perangkat desa, pengurangi jerih itu, tidak beralasan dan transfer DAU tidak cukup itu.

Namun jerih aparatur desa harus tetap dibayar sesuai PP Nomor 11 tahun 2019, dalam hematan mantan Keuchik Desa Blang Seupeng itu, meskipun kebutuhan TA 2021 cukup besar, seperti belanja rutin, anggaran pelaksanaan pilkada serta kebutuhan lainnya, sebut Yusfaidir dengan nada geram.

Pemerintah Bireuen harus dapat memahami resiko Aparatur desa, mereka merupakan ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Bireuen. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian dengan serius, karena tampa aparatur gampong, pemerintah tidak akan berjalan semestinya. Berharap kepada Bupati Bireuen untuk tidak gegabah mengambil keputusan yang beresiko tinggi dan ideot itu," Tegas Yufaidir.(MS)
KOMENTAR