Rektor Unimal Sia-Sia, Memilih Kabid Protokoler Pengamputasi Rasionalitas Sendiri?

LHOKSEUMAWE - Paradigma berfikir ilmiah dan komprehensif niscaya mampu melahirkan penilaian objektif dengan cara pandang yang universalitas, dan sikap ini lah seharus nya di sandang oleh manusia berpendidikan yang digelar "akademisi".

Tentu, akademisi jauh berbeda dari lainnya, karena latar belakang akademik dan sikap manusia terdidik lebih cenderung merekat dalam tubuh manusia satu ini. 

Sikap akademis, pada realitasnya sering di praktekan dalam dunia kampus dan pendidikan, antara dosen dan mahasiswa misalnya. 

Menurut William W.Brickman, kebebasan akademik adalah hak seorang dosen untuk mengajar, serta hak seorang mahasiswa untuk belajar tanpa adanya pembatasan dan pencampuran dengan hal-hal yang tidak rasional.

Namun pada praktek nya,  namanya dunia tentu banyak dinamika, tapi berbeda dinamika yang di ciptakan di salah satu perguruan tinggi di Aceh. 

Di salah satu kampus, bernama Universitas Malikussaleh, masih ada kaum yang mengaku akademis malah menyelewengi rasionalitas nya sendiri, mematahkan logika, ciptakan sebuah falasi. 

Dalam artikelnya yang berjudul 

"Gerakan BEM ke arah lebih rasional" yang di terbitkan di media kampus news.unimal.ac.id pada 23 April 2020 ini, seorang dosen yang mengaku dosen Hukum Internasional FH Universitas Malikussaleh & Kepala Bidang Protokoler UPT Kehumasan dan Kerjasama Eksternal nyaris menyudutkan mahasiswa dalam opini nya tersebut. 

Seharusnya, sang dosen apalagi kabid protokoler yang selalu di samping rektor harusnya mencerminkan sikap akademis dan elite nya, bukan nya malah masuk dan campuri zona mahasiswa dalam bergerak. 

Salah satu paragraf yang sangat janggal dalam opini tersebut contohnya "BEM sebagai organisasi kemahasiswaan janganlah sekedar diposisikan sebagai media kritis belaka yang hanya bisa mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa serta protes terhadap ketimpangan kondisi sosial masyarakat."

Hal ini justru sangat absurd, dan sesat, seorang akademisi yang harusnya memberikan solusi, bukan nya malah mencekal gerak mahasiswa bersama perjuangan nya lewat opini absurd dan falacy sedemikian rupa. 

Karena, mahasiswa berfungsi sebagai penyambung lidah masyrakat, dengan fungsi nya agen of change, sosial of control, dan lainnya nya. Jadi sangatlah sesat, seorang akademis mencekal kritisisme mahasiswa, karena sikap kritis itu tak ubahnya DNA dari mahasiswa itu sendiri.

Saya, yang merupakan Ketua Bem Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh merasa sedikit aneh, opini yang di bangun sang akademis ini justru mengamputasi rasionalitas nya sendiri, dan ada perspektif timbul, karena ingin eksistensi dan di pandang bijaksana oleh atasan, tapi dengan cara yang non etis, yang mempertontonkan ketidak pahaman nya sendiri. 

Nyaris memalukan, sejak kapan Kabid protokoler itu mencampuri urusan Organisasi intra kampus? Aneh bukan? Bahkan sangat janggal. 

Hari ini, justru kekacauan semakin bertambah, entah apa alasan sang pimpinan dan orang pertama di Universitas (Rektor) masih mempertahankan kabid protokoler  dengan segala ke-tidak jelasan nya itu, yang menggelitik dan merisihkan para kaum aktivis kampus bahkan sebagian mahasiswa. 

Absurditas atau keanehan yang dilakukan oleh kabid protokoler satu itu harus segera di atasi. 

Sebagaimana, Camus yang cenderung menjadikan tindakan bunuh diri sebagai solusi mengatasi absurditas kehidupan, bagi Sartre salah satu pilihan moderat (baca: aman) yang dapat diambil guna mengatasi absurditas kehidupan adalah dengan melakukan penciptaan diri yang terus-menerus dan berulang-ulang. (Jean Paul Sartre, Being and Nothingness, Philosophical Library, New York, 1956, p. 566. Halaman 464).

Dan Rektor pun harus demikian, mempertimbangkan kabid protokoler satu itu demi menghilangkan sebuah absurditas dalam perguruan tinggi, yang katanya sebagai kaum dan laboratorium intelektual, agar Rektor tak sia-sia, dan harus melihat jelas kabid protokoler si tukang pengamputasi Rasionalitas nya sendiri. 

Muhammad Fadli 

Ketua BEM FH Unimal