Warga Aceh Perantauan Mudik, Anggota DPRA Harap Pemerintah Perketat Pintu Masuk

author photoRedaksi
29 Mar 2020 - 09:56 WIB

BANDA ACEH - Arus mudik masyarakat Aceh perantauan terpantau meningkat. Pemerintah Aceh diminta memperketat pemeriksaan jalur masuk Aceh, sebagai langkah dini pencegahan penyebaran Covid-19.

Permintaan ini disampaikan anggota DPR Aceh dari PKS, Armiyadi, SP dalam rilisnya yang diterima redaksi, Sabtu (28/3/20). Pemerintah Aceh melalui gugus tugas diminta merespon cepat informasi gelombang mudik warga Aceh perantauan.

"Informasi yang kami terima seperti di daerah pemilihan saya di Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, terpantau warga Aceh yang pulang kampung makin meningkat. Saya minta Pemerintah Aceh memperketat jalur masuk ke propinsi Aceh" kata Armiyadi.

Informasi yang diterima pihaknya mengatakan arus mudik akan berlangsung hingga memasuki bulan suci Ramadhan akhir April mendatang. Pemudik berasal dari kota-kota besar di Indonesia dan sebagian besar warga perantauan di negeri jiran Malaysia. 

Pihak berwenang, sebut Armiyadi, tidak bisa melarang warga Aceh yang kembali ke kampung halaman karena belum diberlakukan aturan karantina atau lockdown. Akan tetapi pemerintah bisa meminimalisir penyebaran virus Corona dengan tes kesehatan dan rekam medik. 

"Pemeriksaan di pintu masuk wilayah Aceh baik jalur udara, darat dan laut sangat perlu ditingkatkan. Pemeriksaan kesehatan serta pemantauan kondisi kesehatan pemudik secara berkala juga sangat dibutuhkan. Tim gugus tugas yang dibentuk harus memiliki data base warga Aceh yang pulang kampung" kata dia.

Langkah ini, sebut Armiyadi bukanlah bentuk diskriminasi terhadap sesama rakyat Aceh. Akan tetapi langkah ini sebagai antisipasi pencegahan penularan virus Corona di bumi Serambi Mekkah.

Ia pun setuju apabila pemerintah kemudian memberlakukan karantina wilayah yang menutup seluruh akses keluar dan masuk propinsi paling barat Indonesia.

"Opsi lockdown menurut saya pilihan yang tepat karena juga pernah dipraktekkan masa kepemimpinan Khalifah Umar. Kita juga usul perkuat  pengawasan di tingkat Gampong dengan membentuk tim siaga menggunakan alokasi dana desa" demikian Armiyadi. []
KOMENTAR