ODP Bertambah, Mahasiswa Harapkan Pemkab PakPak Bharat Ambil Langkah Solutif

Pakpak bharat - Data ODP yang kian bertambah, Per 28 maret 2020 Dinas kesehatan kab pakpak Bharat mengeluarkan laporan terkait perkembangan virus korona di kab pakpak Bharat dengan jumlah 80 orang yg di nyatakan ODP, Minggu (29/03/2020) 

Hal itu mengharuskan pemerintah kabupaten PakPak bharat harus lebih serius dalam penanggulangan nya. 

Salah seorang aktivis mahasiswa, Muhammad rizky Brutu mengatakan Pemkab Pakpak bharat untuk segera mengambil langkah sebagai solusi dari wabah virus covi19 atau yg sering disebut dengan Corona virus

   

"Seperti yg kita ketahui saat ini virus ini sangat berbaya dan mematikan,dan penyebarannya pun sangatlah cepat dan menjadikan hal urugensi untuk pemerintah melindungi rakyatnya, " Katanya pada awak media 

  Lanjut nya, Apalagi Kab pakpak bharat saat ini memiliki jumlah orang dalam pemantauan(ODP)yang lumayan banyak.

 "Melihat dari hasil laporan tersebut kebanyakan yg di nyatakan ODP karna memiliki riwayat perjalanan dari luar kota dan luar negari, oleh karena itu saya berharap kepada pemerintah kab pakpak Bharat agar menutup jalan Masuk dan kluar pakpak Bharat (lock down lokal buat kab pakpak Bharat)sementara ini,dengan kata lain pemerintah harus mampu mengendalikan kebutuhan masyarakat"Pungkasnya

  Ia menjelaskan, beberapa hari belakangan ini pemerintah telah melakukan penyiraman cairan desinfektan terhadap kendaraan dan orang yg masuk ke pakpak bharat

"namun saya merasa belum tentu dengan kita melakukan hal tersebut dapat memastikan mereka tidak ada terkena virus covit19 ini,jadi tindakan yg sebaikany di lakukan yaitu ME lock down jalan keluar dan masuk pakpak Bharat sementara ini," Jelasnya

   Selain itu ia juga berharap kepada pemkab pakpak Bharat supaya mengambil tindakan selanjutnya bagai mana supaya masyarakat mendapatkan bahan pagan yg selayaknya.

"juga pemkab pakpak Bharat bisa mengikuti instruksi presiden jokowi agar dapat mengalokasikan APBD untuk persediaan makanan pokok untuk masyarakat menengah kebawah yg tidak bisa bekerja sebagai mana biasanya sehingga sulit untuk mendapatkan atau membeli kebutuhan pokok mereka" Tandas Aktivis, yang juga mahasiswa fakultas hukum Unimal itu