Marak Isu Pungli, Masyarakat Demo Kantor Walikota Subulussalam

author photoRedaksi
26 Jan 2020 - 17:08 WIB

SUBULUSSALAM -  Ratusan masyarakat melakukan aksi demonstrasi di tiga titik instansi pemerintah kota Subulussalam di mulai dari kantor Walikota Subulussalam, hingga ke kantor Kejari pada (Jumat 24/2019).

Aksi Demonstrasi yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Masyarakat Sada Kata (KAMSA) itu menuntut pemerintah Subulussalam menjalankan tugas nya sesuai amanah undang undang Republik Indonesia. 

Pasalnya begitu banyak terjadi polemik di Pemko Subulussalam, diantaranya melakukan mutasi guru kepala sekolah menjadi guru biasa, lalu digantikan dengan guru lain yang tidak sesuai golongannya, masa aksi menduga cara tersebut telah menyalahi aturan dan  KAMSA juga menilai bahwa banyaknya terjadi mutasi akhir akhir ini baik di Dinas Pendidikan Dinas Keuangan dan Instansi lainnya, merupakan para keluarga dan sahabat dari pada sang penguasa untuk di posisikan ditempat yang strategis.

Muzir Maha selaku Korlap juga menyayangkan sikap pemerintah yang dulunya katanya pada saat kampanye memperjuangkan anak honorer ternyata hari ini dirumahkan tepatnya pada tgl 22 kemarin, lalu terdengar informasi akan di gantikan dengan tenaga honorer yang baru. 

Setelah berorasi di kantor Walikota yang pada waktu itu tidak dihadiri oleh Walikota Subulussalam karena alasan keluar daerah, masapun memberikan kardus yang bertuliskan Tabungan Kotak Amal Untuk Membantu Kas Subulussalam yang sedang defisit. 

Kemudian masa melanjutkan aksinya di depan Gedung DPRK Subulussalam, meraka berorasi secara bergantian setiap perwakilan masa seperti ketua partai PDI P Subulussalam, Lsm Aceh Comunity, Lsm Berkah, Lsm Tipikor Nusantara, Ormas Laki, Ormas Simak dan juga tokoh masyarakat. 

Mereka menuntut hal yang sama, yaitu meminta DPRK Subulussalam untuk responsif memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Subulussalam agar bisa disampaikan ke pemerintah Subulussalam secara kelembagaan. 

Setelah selesai beroarasi gedung DPRK, masa melanjutkan ke titik terakhir yaitu ke Kejari Subulussalam, disana mereka menyuarakan tentang berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mereka anggap tak kunjung di proses oleh pihak penegak hukum (Kejari). 

Seperti dugaan Korupsi Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan Subulussalam sebesar 10 Miliar, kemudian kasus pungli Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diperkirakan pemotongan nya mencapai 3 juta lebih/unit, di tambah lagi baru baru ini kasus pungli dana Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) dimana diduga para oknum penyelengara kegiatan melakukan pengutipan melalui dana desa dari 82 desa se Pemko Subulussalam, dan juga terdengar kabar dari beberapa instansi pemerintahan lain di lingkup Pemko Subulussalam, padahal kegiatan FASI di Subulusalam telah di anggarkan di APBK th 2019. 

"Kami meminta pihak Kejari untuk mengungkap kasus kolusi dan nepotisme yang telah meresahkan masyarakat Kota Subulussalam, ini tidak bisa dibiarkan, jangan ada korupsi berjamaah dengan merugikan uang rakyat", imbuh Muzir saat wawancara

Sekitar pukul 12.10 wib masa pun membubarkan diri dengan aman dan tertib di kawal ketat oleh pihak Kepolisian Kota Subulussalam.
KOMENTAR