Kinerja Kadinsos Pijay Dipertanyakan, Bupati Diminta Mengevaluasi

PIDIE JAYA - Dianggap lamban dan tidak Tranfaran dalam pendataan penerima Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH) Bupati diminta Mengevaluasi Kenerja Kepada Dinas Sosial (KadinSos).

Hal tersebut disampaikan salah satu Tokoh Masyarakat usai mengikuti acara Sosialisasi Pemasangan Stiker Penerima Progam Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial Pidie Jaya di Kantor Bappeda, Kamis (14/11/2019).

Miswar (34) Seketaris Gampong Kuta Tring Meureudu pada Media mengatakan selama ini pendataan penerima PKH dan KPM  di tempatnya tidak pernah melibatkan aparatur Gampong siapa saja yang menerima dan berapa jumlah penerima tidak diketahui oleh aparatur Gampong.

"Saya sebagai Seketaris di Gampong Kuta Tring tidak pernah dilibatkan dalam pendataan penerima PKH dan BPNT jadi dari mana data tersebut mereka dapatkan juga berapa jumlah penerimanya seharusnya itukan perlu tranfaransi apalagi pada aparatur setempat, juga terkait pemasangan Stiker Penerima PKH baru direncanakan  pada pertengahan tahun 2020.

Daerah lain sudah dari bulan lalu dilakukan, karena itu kata  Miswar, saya menilai Kadis Sosial Pidie Jaya lamban Saya meminta Bupati H. Ayyub Abbas Mengevaluasi Kenerja Kadis Tersebut.

Selain Miswar hal yang sama juga disampaikan Junaidi (37) tokoh Masyarakat Masjid Tuha Meureudu. Dirinya heran setiap ada bantuan itu sama antara penerima PKH dan BPNT paketnya sama Beras telor dan minyak goreng yang anehnya lagi Pendataan warganya tidak pernah dilibatkan Keuchik apalagi tokoh lain.

"Paket untuk Penerima PKH dan BPNT selalu sama Beras, telor dan minyak Goreng padahal Namanya beda PKH dan BPNT tapi kok paket sama dan mereka dapat data yang layak tidak layak. Darimana seharusnya Dinas Sosial  libatkan tokoh setempat supaya sasaran tepat datapun akurat'" ungkap Junaidi.

Menanggapi  Kinerja Dinas Sosial Pidie Jaya selama ini Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PutrA Pidie Jaya Zikrillah melalui handponenya mempertanyakan peran dan fungsinya Dinsos dalam hal Pendataan Penerima PKH dari mana mereka dapat data kalau data itu dari pusat lantas kerja mereka apa.

"Selama ini Dinsos hanya menerima data dari Pusat pada saat manyarakat menanyakan kenapa ada orang kaya dapat sementara yang miskin tidak dapat, Orang Dinsos cuma Jawab data dari pusat kalau begitu kerja mereka apa sebenarnya Tanpa memvalidasi dan berupaya pemuktahiran data tersebut," ujarnya.

"Bila tidak mampu, Mundur saja Kadinsosnya, dan juga sudah saatnya Bupati mengevaluasi Kenerja Dinsos tersebut," cetus Zikrillah.

Terkait desakan mundur dan dinilai Lamban oleh warga media mencoba menkonfirmasi pada Kepada Dinas Sosial Cut Aminah tidak ada tanggapan sampai berita ini diturunkan. (KH)