Disdik
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Rachmat Fitri HD, MPA menyambut baik atas ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya hal itu dapat memberikan perlindungan kepada siswa yang akan magang didalam maupun luar daerah.
"Pada saat melaksanakan praktek, para siswa ini sangat perlu diberikan perlindungan jaminan sosial yang melindungi mereka dari resiko-resiko kerja selama melaksanakan proses magang," tuturnya.
"Ini sudah diatur dalam undang-undang, jadi wajib kita jalankan. Dengan harapan semua siswa kami dapat terlindungi dari segelas resiko yang kemungkinan dapat terjadi selama proses magang berlangsung," ungkapnya.
Kadisdik mengungkapkan komitmennya kedepan untuk melakukan agar siswa dapat didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam kesehariannya bergelut di dunia kerja, seperti laboraturium perbengkelan serta mesin lainnya sehingga layak didaftarkan dalam program pemerintah tersebut.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan, program bagi siswa magang ini memang merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016. Disebutkannya, bahwa siswa magang juga berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami berharap agar kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan untuk dapat mengundang dan mensosialisasikan manfaat dari kesepakatan bersama ini kepada para siswa dan guru yang ada di seluruh Aceh," harapnya.
Untuk diketahui, program yang diberikan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja.
"Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja," jelasnya.
Selain itu, Umardin juga menjelaskan, Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan program yang memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan diakibatkan kecelakaan kerja.
Dinas Pendidikan Aceh Tandatangani MoU dengan BPJS Tenaga Kerja
BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Rachmat Fitri HD, MPA menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan siswa magang/praktik kerja lapangan se Aceh.
Penandatanganan ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Senin 28 Oktober 2019.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Rachmat Fitri HD, MPA menyambut baik atas ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut. Menurutnya hal itu dapat memberikan perlindungan kepada siswa yang akan magang didalam maupun luar daerah.
"Pada saat melaksanakan praktek, para siswa ini sangat perlu diberikan perlindungan jaminan sosial yang melindungi mereka dari resiko-resiko kerja selama melaksanakan proses magang," tuturnya.
Rachmat Fitri menjelaskan, siswa yang akan mengikuti magang sangat rawan dalam hal kecelakaan kerja sehingga pihaknya berinisiatif mengeluarkan kebijakan dengan masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
"Ini sudah diatur dalam undang-undang, jadi wajib kita jalankan. Dengan harapan semua siswa kami dapat terlindungi dari segelas resiko yang kemungkinan dapat terjadi selama proses magang berlangsung," ungkapnya.
Kadisdik mengungkapkan komitmennya kedepan untuk melakukan agar siswa dapat didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena dalam kesehariannya bergelut di dunia kerja, seperti laboraturium perbengkelan serta mesin lainnya sehingga layak didaftarkan dalam program pemerintah tersebut.
Sementara itu, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan, program bagi siswa magang ini memang merupakan bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016. Disebutkannya, bahwa siswa magang juga berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami berharap agar kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan untuk dapat mengundang dan mensosialisasikan manfaat dari kesepakatan bersama ini kepada para siswa dan guru yang ada di seluruh Aceh," harapnya.
Selain itu, program perlindungan jaminan sosial bagi siswa magang dan guru honorer ini sesuai amanah Undang-undang serta PP Nomor 44 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.
Untuk diketahui, program yang diberikan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yaitu memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja.
"Termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja," jelasnya.
Selain itu, Umardin juga menjelaskan, Jaminan Kematian (JKM) yang merupakan program yang memberikan manfaat kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan diakibatkan kecelakaan kerja.
Turut hadir dalam pertemuan itu dari Dinas Pendidikan Aceh yaitu Kabid Pembinaan SMA dan PKLK, Zulkifli, M.Pd, Kabid Pembinaan SMK, T. Miftahuddin, M.Pd, Kabid GTK, Nurhayati, MM, Kepala UPTD Balai Tekkomdik Aceh, T. Fariyal, MM, para kasi dan kasubbag. Sedangkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu Asisten Deputi Kepesertaan BPJSTK, Budi Pramono, Kepala Kantor Cabang Banda Aceh, Efa Zuryadi, Kepala Kantor Cabang Meulaboh, Husaini, Kepala Kantor Cabang Lhokseumawe, Abdul hadi dan para staf BPJSTK. ()
Via
Disdik
